SuaraJogja.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mengalami peningkatan. Pandemi Covid-19 diduga menjadi penyebab utama angka penduduk miskin di DIY bertambah tinggi.
Kepala BPS DIY Sugeng Arianto menuturkan, perkembangan penduduk miskin di DIY mengalami kenaikan menjadi 12,80 persen. Angka tersebut terhitung sejak September 2020, dengan perbandingan periode yang sama, atau tepatnya pada September 2019, yang tercatat sebesar 11,44 persen.
"Per September 2020, jumlah penduduk miskin di DIY naik menjadi 503,14 ribu orang. Kalau dibandingkan dengan Maret 2020, peningkatannya sebanyak 27,4 ribu orang atau 5,76 persen," ujar Sugeng saat dikonfirmasi awak media, Selasa (16/2/2021).
Sugeng menyatakan, jumlah penduduk miskin yang tercatat secara absolut di wilayah DIY didominasi pada daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari data pada September 2020, yang mencatat jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY sebanyak 353,21 ribu orang.
Baca Juga:Angka Kemiskinan di Kulon Progo Tinggi, Sutedjo Ajak Beli Produk Lokal
Jumlah itu, kata Sugeng, dua kali lipat lebih dari jumlah penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan. Pasalnya di wilayah pedesaan sendiri, jumlah penduduk miskin hanya tercatat sebanyak 149,93 ribu orang.
"Kalau kita melihat proporsi komposisi anggota rumah tangga di DIY, rumah tangga miskin itu rata-rata anggota rumah tangganya untuk di perkotaan itu 4,72 orang, sementara di pedesaan 4,15. Jadi anggota rumah tangga di rumah tangga miskin perkotaan lebih besar dari anggota rumah tangga rata-rata di wilayah pedesaan," paparnya.
Lebih lanjut, Sugeng menerangkan, jika dilihat pada perbandingan kondisi di Maret 2020, penambahan penduduk miskin di perkotaan memang lebih banyak.
Mengacu pada data yang dimiliki BPS DIY, maka penduduk miskin di perkotaan mengalami penambahan sebanyak 27,1 ribu orang. Sementara, penduduk miskin yang ada dipedesaan justru hanya bertambah sebanyak 0,3 ribu orang saja.
Namun demikian, Sugeng menyatakan, jika dilihat secara persentase, penduduk miskin di pedesaan malah lebih banyak dibandingkan di perkotaan.
Baca Juga:Beras dan Rokok Sumbang Angka Kemiskinan Sumsel Saat Pandemi
"Kalau kita perhatikan tren dan disparitas perkotaan dan pedesaan sejak Maret 2011 hingga Maret 2020 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan memang selalu lebih tinggi dari wilayah perkotaan tetapi angka semakin mendekat," terangnya.
Disebutkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 14,57 persen atau bisa dibilang terdapat sekitar 14 penduduk miskin di antara 100 orang penduduk di pedesaan. Sedangkan di perkotaan sendiri persentase nya tercatat sebanyak 12,17 persen.
Jika mengacu pada persentase penduduk miskin secara nasional, atau tepatnya dengan angka 10,19 persen, maka, kata Sugeng, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang persentasenya di atas rata-rata nasional.
"Termasuk salah satunya DIY, yang mencatatkan persentase di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 12,80 persen," imbuhnya.
Dijelaskan Sugeng bahwa pandemi Covid-19 yang berbuntut pada terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi secara agregat selama satu tahun terakhir jadi penyebab meningkatnya penduduk miskin di DIY. Sebab dalam setahun terakhir tercatat lebih dari 62 ribu penduduk menjadi miskin.
Melihat kondisi tersebut, Sugeng berharap bahwa dalam masa mendatang angka garis kemiskinan di wilayah DIY bisa segera mengalami penurunan. Harapan itu didukung seiring dengan mulai bergeraknya roda perekonomian sedikit demi sedikit.
"Ya harapannya pergerakan ekonomi bisa terus menggeliat dan tentunya berjalan. Sehingga nantinta dapat berpengaruh untuk menahan laju pertumbuhan di penduduk miskin yang ada di wilayah DIY," tandasnya.
Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, salah satu solusi guna kembali menggerakkan ekonomi di masyarakat salah satunya adalah dengan program padat karya. Menurutnya, padat karya ini dapat dilihat sebagai bantuan sosail untuk lebih bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah.
"Untuk menjangkaunya maka program yang dilakukan Pemda adalah dengan lebih banyak menghadirkan proyek-proyek dengan cara padat karya. Lalu kita ini sekarang sudah sulit andalkan belanja swasta. Yang bisa diandalkan adalah belanja pemerintah. Maka dengan belanja pemerintah, Pak Gubernur beberapa waktu mengumpulkan OPD terutama soal aktivitas-aktivitas untuk segera melakukan padat karya sebagai bantuan sosial untuk bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah," jelas Aji.
Aji menambahkan, program padat karya di desa-desa tadi akan meliputi proyek jalan desa serta proyek-proyek lain. Sehingga nantinya tidak lagi serta merta memperbanyak alat berat namun memanfaatkan program padat karya.
"Sehingga nanti akan semakin banyak lapangan kerja yang dimunculkan," pungkasnya.
