Vaksin Nusantara Jadi Polemik, Mardani Ali: Tak Bisa Ditawar Harus Aman

Menurutnya, penggunaan vaksin tidak bisa ditawar, harus aman, bermutu, dan efektif.

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Mutiara Rizka Maulina
Sabtu, 17 April 2021 | 17:35 WIB
Vaksin Nusantara Jadi Polemik, Mardani Ali: Tak Bisa Ditawar Harus Aman
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. (Dok : DPR)

SuaraJogja.id - Penggunaan vaksin Nusantara yang disponsori oleh mantan menteri kesehatan, Terawan masih menjadi polemik. Terjadi perdebatan di ruang publik antara pihak yang mengklaim vaksin tersebut aman dengan pernyataan BPOM yang tidak lagi ingin memberikan komentarnya. 

Turut berkomentar mengenai hal tersebut, politikus asal PKS Mardani Ali Sera menegaskan jika vaksin covi-19 harus aman. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, ia mengatakan Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara dan hal tersebut perlu diperbaiki. 

Menurutnya penggunaan vaksin tidak bisa ditawar, harus aman, bermutu dan efektif. Semangat untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri harus dijalankan sesuai dengan SOP dan prosedur. Sementara vaksin nusantara terkesan jalan sendiri. 

"Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri. Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik," tulis Mardani. 

Baca Juga:Emak-emak Selamatkan Sopir Truk, Ferdinand Beri Kritikan Mardani Ali Sera

Akibatnya, vaksin belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik. Mardani menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya.

Ia meminta pengembang vaksin nusantara untuk ikuti saran dan rekomendasi BPOM. Sebab jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung. Mardani juga mengajak untuk berfikir jangka panjang jika terjadi hal yang tak diinginkan. 

"Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi," imbuh Mardani. 

Terlebih, polemik yang ada di tingkat pusat seperti yang terjadi dengan vaksin nusantara ini dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik juga. 

Sejak diunggah Sabtu (17/4/2021), cuitan Mardani mengenai vaksin nusantara tersebut sudah disukai puluhan pengguna Twitter. Ada beberapa yang ikut membagikan ulang cuitan dan beberapa juga memberikan tanggapan di kolom komentar mengenai vaksin nusantara dan lainnya. 

Baca Juga:Mardani Ali Sera Minta TMII Tidak Dijadikan Jaminan Utang

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Lifestyle

Terkini

Tampilkan lebih banyak