SuaraJogja.id - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa mempertanyakan apakah Ukraina memiliki hak kedaulatan sebab menurutnya pemerintah di Kiev tidak mewakili bagian-bagian konstituen negara tersebut, demikian Kantor Berita Interfax melaporkan.
"Jika berbicara tentang prinsip kedaulatan dan integritas wilayah, salah satu dokumen pentingnya ... adalah Deklarasi Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan di kalangan Rakyat," katanya.
Lavrov menuding Ukraina keluar dari jalur tersebut sejak 2014, ketika presiden yang didukung Rusia digulingkan di Kiev dan digantikan oleh seorang pemimpin pro-Negara Barat.
Hal itu memicu Rusia untuk mencaplok semenanjung Krimea di Ukraina dan mendukung kelompok separatis di sejumlah wilayah timur.
Baca Juga:Rusia Klaim Perbatasannya Dihantam Mortir, Sinyal Perang Di Ukraina Bakal Terjadi?
"Saya rasa tidak ada siapa pun yang dapat mengklaim bahwa rezim Ukraina, semenjak kudeta 2014, mewakili seluruh orang yang tinggal di wilayah Ukraina," kata Lavrov.
