SuaraJogja.id - Uni Eropa (EU) akan memperberat sanksi terhadap Rusia, membidik negara sekutunya, Belarusia, dan mendanai pengadaan senjata bagi Ukraina untuk membantu melawan invasi Rusia.
"Untuk pertama kalinya, Uni Eropa akan mendanai pembelian dan pengiriman senjata serta peralatan lain untuk sebuah negara yang sedang digempur," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Minggu (27/2).
EU akan menutup wilayah udara mereka bagi pesawat Rusia, termasuk jet pribadi oligarki Rusia, kata dia.
Blok ekonomi dan politik Eropa itu juga akan melarang jaringan stasiun TV pemerintah Rusia, Russia Today, dan kantor berita Sputnik.
Baca Juga:Batalkan Konser di Rusia, Greeen Day: Momen ini bukan Tentang Pertunjukan Rock
Menurut Von der Leyen, larangan itu bertujuan untuk mencegah Rusia "menyebarkan kebohongan yang membenarkan perang Putin dan menabur perpecahan di Uni (Eropa) kami."
Rusia menyebut aksinya di Ukraina sebagai "operasi khusus", yang katanya tidak dirancang untuk menduduki wilayah, namun untuk menghancurkan kemampuan militer negara tetangganya itu dan untuk menangkap mereka yang dianggap sebagai nasionalis berbahaya.
Terhadap Belarus, EU akan memberlakukan larangan produk impor, mulai dari bahan bakar mineral hingga tembakau, kayu dan balok, semen, besi dan baja.
Langkah ini menambah deretan sanksi terhadap Rusia yang telah diumumkan sebelumnya, seperti di sektor energi dan pengecualian sejumlah bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT yang mendominasi pasar global.
Selain itu, EU juga akan mendanai pembelian dan pengiriman senjata serta peralatan lain ke Ukraina.
Baca Juga:Daftar Merek yang Bisa Berikan Sanksi Terhadap Industri Otomotif Rusia
"Satu tabu lain dipatahkan. Tabu bahwa Uni Eropa tidak menyediakan senjata dalam perang," kata kepala kebijakan luar negeri EU Josep Borrell lewat pernyataan sebelum pertemuan para menteri luar negeri EU.
Blok itu berencana menganggarkan 450 juta euro (sekitar Rp7,2 triliun) untuk persenjataan Ukraina, kata seorang sumber di Komisi Eropa kepada Reuters, dan tambahan 50 juta euro (sekitar Rp801 miliar) untuk logistik seperti persediaan medis.
