SuaraJogja.id - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Masudi menyebut bahwa wacana penundaan pemilu dilontarkan hanya untuk coba-coba saja. Di samping juga ada dugaan upaya untuk memperpanjang kekuasaan.
"Ya orang coba-coba aja sih kalau menurut saya sih. Siapa tau berhasil. Sehingga kalau tanpa pemilu kan atau pemilu ditunda kan mereka akan memperlama posisi mereka di lembaga-lembaga yang ada sekarang. Mereka masih bisa berkuasa lebih lama dan lain sebagainya, kayak gitu," kata Wawan saat dihubungi awak media, Selasa (1/3/2022).
Menurutnya, memang ada maksud dan tujuan tertentu ketika wacana penundaan pemilu itu kembali digulirkan. Salah satunya untuk mempertahankan jabatannya lebih lama tanpa legitimasi dari rakyat.
"Jadi ya orang coba-coba aja, ingin terus melanjutkan kekuasaannya tanpa harus bersusah payah membangun legitimasi dari rakyat gitu," ungkapnya.
Baca Juga:Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Elit Politik di Sumsel Cenderung Pilih Wait And See
Wawan mengakui tidak tahu secara persis motivasi sejumlah partai politik (parpol) ketika menggulirkan lagi wacana penundaan pemilu tersebut. Namun satu yang seharusnya dijaga pada saat ini adalah perkembangan demokrasi itu sendiri.
Khususnya untuk membangun sebuah sistem politik yang lebih baik. Serta pemerintahan yang akuntabel dengan memiliki pondasi legitimasi dari rakyat secara penuh.
"Ya pilihannya mari kita ikuti dan mari kita taati konstitusi kita juga kan bahwa pemilu diselenggarakan secara rutin tiap lima tahun dan itu kan masa yang wajar ya untuk menyiapkan ini itu dan sebagainya," tuturnya.
Parpol pun sudah seharusnya lebih berfokus untuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut. Bukan justru berkutat pada wacana penundaan.
"Artinya ya partai politik yang mempersiapkan ke situ, jangan-jangan mereka enggak mau mikir untuk menyiapkan kadernya, menyiapkan program lalu menggunakan itu, pendapat-pendapat yang seperti itu," ungkapnya.
Baca Juga:Partai Nasdem Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024, Begini Pernyataan Sang Ketua Umum
"Nah oleh sebab itu lebih baik energi-energi yang tidak perlu seperti masa transisi demokrasi itu digeser saja untuk menyiapkan pemilu agar lebih baik. Partai-partai mulai meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka memang berkomitmen untuk mengembangkan sesuatu secara lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan usulan adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Usulan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Cak Imin mengatakan bahwa idenya itu disampaikan karena tidak ingin ada yang mengganggu terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, termasuk penyelenggaraan pemilu.
"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," kata Cak Imin.
Selain Cak Imin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya yang memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.
Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022).
