facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Masih Kerap Terjadi Money Politic di Indonesia, Peneliti Asal Belanda Sarankan Hal Ini

Muhammad Ilham Baktora Kamis, 23 Juni 2022 | 19:55 WIB

Masih Kerap Terjadi Money Politic di Indonesia, Peneliti Asal Belanda Sarankan Hal Ini
Ilustrasi. (Shutterstock)

Dia mencontohkan reformasi sistem pemilu tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Bawaslu masing-masing daerah.

SuaraJogja.id - Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam, Ward Berenschot mengatakan Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) untuk mencegah praktik politik uang dalam pesta demokrasi.

"Smart reform, dengan menganalisis sistem elektoral yang ada di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana mengubah sistem supaya tingkat money politics turun," kata Ward dalam diskusi daring Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia, Kamis (23/6/2022).

Dia mencontohkan reformasi sistem pemilu tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menghentikan praktik politik di masyarakat saat pemilihan umum.

Peneliti Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) itu mengatakan salah satu acuan pengawas pemilu adalah lembaga pengawas pemilu flying squads di India.

Baca Juga: Bukan Cuma Menang, Risma Ungkap PDI Perjuangan Punya Target Lain di Pemilu 2024

"Menurut saya, sekarang Bawaslu tidak diberi kemampuan yang cukup untuk menghentikan money politics. Saya kira, Bawaslu bisa di masa depan, tapi perlu kewenangan yang lebih luas dan anggaran juga yang cukup, contoh negara lain," kata Ward.

Terkait reformasi sistem pemilu, Ward mengusulkan sejumlah reformasi sistem pemilu yang menurutnya dapat membuat kampanye pemilu menjadi lebih murah.

Usulan pertama adalah integrasi pemilihan untuk parlemen dan pemilihan kepala daerah. Dia menilai integrasi tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan calon di urutan pertama dalam daftar partai terbesar di parlemen untuk secara otomatis menjadi bupati atau kepala daerah.

Selanjutnya, adalah dengan memberlakukan e-voting untuk mengurangi kebutuhan saksi pemungutan suara serta melarang atau mencegah calon membayar mahar politik kepada partai.

"Tapi, yang menurut saya penting adalah perkumpulan ilmuwan politik orang Indonesia untuk membuat sebuah proposal reformasi pemilu dan membawa itu ke DPR," katanya.

Baca Juga: Alasan Pemain Belanda Keturunan Indonesia Tak Bisa Berlaga di Piala AFF U-19

Dia menilai para politikus di parlemen akan sepakat dengan usulan reformasi pemilu.

"Mereka seperti orang berjudi sekarang, harus keluar banyak uang tetapi tidak tahu hasilnya. Setelah pemilihan umum banyak orang masuk rumah sakit. Jadi, ini tidak sehat untuk mereka juga. Saya kira ada titik masuk di sana yang mana mereka juga mau mengubah sistem," ujarnya. [ANTARA]

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait