SuaraJogja.id - Sejumlah perwakilan komunitas warga dari daerah bertemu dan mengupayakan mediasi, atas pertikaian antarkelompok, yang terjadi di Babarsari, Kabupaten Sleman.
Pertemuan yang dilakukan di halaman samping Radio Sasando tersebut dihadiri oleh Kepala BIN DIY Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Andry Wibowo, Ketua Sesepuh masyarakat NTT di DIY John S Keban (yang mewakili NTT dan Papua),
Ketua Pattimura Muda Yogyakarta (Perwakilan Maluku) Jacky Latupeirissa.
Dari pemerintah antara lain Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) DIY, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Andry Wibowo, Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sleman Budiharjo, dan beberapa orang lainnya yang mewakili daerahnya masing-masing.
Sekretaris Daerah Sleman Harda Kiswaya mengatakan, kehadirannya mewakili Pemerintah Kabupaten Sleman itu menjadi salah satu langkah pemerintah daerah, berkaitan proses perdamaian peristiwa Seturan.
Baca Juga:Foto: Suasana Babarsari Pascakerusuhan yang Mengakibatkan Sejumlah Ruko dan Motor Rusak
"Langkah yang kami ambil, sudah berkoordinasi dengan RS kaitan pembayaran perawatan korban. Pemerintah sudah hadir," ungkapnya, sesaat usai membahas solusi dari perseteruan antar kelompok, Senin (4/7/2022).
Ia menambahkan, Pemkab Sleman tak bisa bekerja sendirian dan memerlukan dukungan semua stakeholder.
Ia menekankan, Pemkab Sleman berupaya membayar biaya perawatan dan pengobatan korban kerusuhan Seturan. Sekira nantinya ada hambatan yang muncul, maka Pemkab Sleman bisa berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
Ia mengajak seluruh pihak, untuk mewujudkan beberapa hal yang disampaikan Kabinda DIY usai mediasi.
"Mudah-mudahan dengan itu kemudian hari tak terjadi kejadian berulang. Saya yakin itu [kelompok yang bertikai] semua teman," terangnya.
Baca Juga:Konflik di Babarsari Memanas, Ruko dan Sepeda Motor Terbakar
Kabinda DIY Brigjen Pol Andry Wibowo mengungkap, sedikitnya ada tiga langkah utama yang diambil pascamediasi sore itu.
Pertama, mitigasi kesehatan atau pengobatan terhadap mereka yang menjadi korban peristiwa itu, secara maksimal.
"Sudah menjadi komitmen kami yang ada di sini, termasuk [korban] yang fatal," paparnya.
Langkah kedua yang akan diambil, yakni recovery atau pemulihan kerusakan yang muncul akibat kerusuhan, baik material maupun ekonomi.
"Sehingga tidak ada kerugian lagi oleh pihak terdampak peristiwa awal," sebutnya.
"Langkah ketiga, kami akan lakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan berikutnya, lead-nya polisi, tni, pemda," tambahnya.
Berikutnya, langkah cooling down partikular dan menentukan waktu mewujudkan integrasi sosial kembali.
"Kami usahakan H+7 terjadi rekonsiliasi dari anak NTT, Papua, Maluku," imbuh dia.
Andry menjelaskan, sejak peristiwa Glow terjadi dan berentet hingga hari ini, langkah mediasi ini menjadi respon TNI, Polri, Pemda, sesepuh NTT, Papua, Maluku atas kejadian itu.
"Hari ini kami melihat persoalan dan melakukan upaya rekonsiliasi yang cepat. Sehingga kemudian situasi ini tidak muncul interpretasi salah," terangnya.
Korban juga ditangani maksimal, mereka yang terlibat dalam peristiwa awal tentunya akan dorong aparat penegak hukum lakukan penyelidikan lebih cepat.
Kontributor : Uli Febriarni
