- Ratusan warga mengantri di MPP Yogyakarta pada Kamis (12/1/2026) untuk reaktivasi kepesertaan PBI JK yang mendadak tidak aktif.
- Beberapa peserta seperti Rustini dan Jumiran terkejut karena tidak menerima pemberitahuan sebelum layanan kesehatan gratis mereka ditolak.
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyediakan delapan konter dengan kuota harian 300 pemohon untuk memproses 21.874 peserta dinonaktifkan.
SuaraJogja.id - Antrian panjang masih terlihat di layanan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, Kamis (12/1/2026). Ratusan warga menunggu sejak pagi untuk bisa menggunakan lagi akses kesehatan gratis tersebut.
Sebut saja Rustini, warga Gedongkuning yang mendapatkan nomor antrian 180. Perempuan ini mengaku bolak-balik mengurus reaktivasi PBI JK suaminya, Larna sejak dua hari terakhir yang mendadak tidak aktif.
"Dari hari rabu kemarin mengurus KK (Kartu Keluarga-red) untuk mengganti profesi di kartu dari pegawai jadi pensiunan," ujarnya.
Masalah bermula ketika ia hendak mengantar suaminya kontrol rutin dan mengambil obat bulanan di puskesmas. Suaminya telah enam tahun menderita stroke.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Dicoret? Dinsos DIY Buka Layanan Pengaduan, Jangan Tunda
Bagian kanan tubuhnya sempat lumpuh dari atas hingga bawah. Kini sudah membaik, bisa berjalan perlahan tanpa tongkat, meski belum sepenuhnya pulih.
"Harus rutin tiap bulan ambil obat. Sehari minum empat macam, kadang lima," tuturnya.
Dalam kondisi stabil tanpa keluhan serius, biasanya suaminya tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Cukup kontrol dan mengambil obat di puskesmas.
Namun kemarin, semuanya berubah. Saat berada di puskesmas, bagian administrasi menolak mereka karena kepesertaan PBI JK milik suaminya tidak lagi aktif.
"Pas di puskesmas dibilang sudah enggak aktif. Enggak ada pemberitahuan sebelumnya. Tahu-tahu saja," ujarnya.
Baca Juga:PHK Massal Pasca Kebakaran: 356 Eks Pekerja MTG Sleman Terima JHT, Ini Rinciannya
Ia mengaku benar-benar kaget. Selama ini tak pernah ada informasi kepesertaannya dinonaktifkan. Jika ingin tetap mendapatkan obat, ia diminta membayar terlebih dahulu.
Karena tak ingin suaminya sampai putus obat, ia pun bergegas melakukan reaktivasi. Apalagi obat diberikan untuk satu bulan, seperti biasa. Setelah itu, ia langsung menuju kantor layanan untuk mengurus pengaktifan kembali.
"Katanya bisa dapat obat, tapi bayar. Tergantung obatnya," ujarnya.
Perempuan 55 tahun ini mengaku suaminya kini berusia sekitar 70 tahun sudah menderita penyakit stroke sejak sebelum pensiun dari Kantor Pos.
Sesaat setelah pensiun mereka diberi pilihan melanjutkan kepesertaan BPJS secara mandiri atau ikut skema bantuan pemerintah. Dia memilih PBI JK karena uang pensiun yang didapat suaminya tak mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk berobat suaminya.
"Karena biaya rumah sakit mahal, obat tiap bulan harus ada, ya saya urus PBI," jelasnya.
Ia juga menyebut dalam satu keluarga tidak hanya satu orang yang didaftarkan sebagai peserta PBI JK. Dirinya dan anaknya ikut terdaftar. Namun kini ia belum tahu apakah seluruh anggota keluarga dinonaktifkan hanya suami.
"Belum lihat yang anak. Mungkin sama," ungkapnya.
Ibu rumah tangga itu menyebut, bagi keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit kronis, jeda satu bulan saja bisa menjadi persoalan bila tidak berobat. Apalagi obat harus diminum setiap hari, tanpa putus. Karena itu dia berharap masalah reaktivasi bisa segera selesai.
"Apa-apa sekarang mahal, kalau masih harus beli obat dan periksa dokter tanpa bantuan pemerintah, kami bisa apa," paparnya.
Kondisi serupa dialami warga asal Kotagede, Jumiran yang mengaku kaget kepesertaan PBI JK miliknya dan sang istri tiba-tiba tidak aktif. Padahal dirinya bukan pegawai atau karyawan.
"Saya jualan bakso di kotagede sudah 25 tahun," paparnya.
Laki-laki 61 tahun itu mengaku menjadi peserta BPJS PBI sekitar 10 tahun terakhir. Dia baru tahu statusnya tidak aktif saat mengantar istrinya berobat.
"Tiba-tiba saja enggak aktif. Enggak ada pemberitahuan,” katanya.
Ia tinggal bersama keluarga dan menggantungkan penghasilan dari usaha kecilnya berjualan bakso dengan penghasilan tidak menentu. Menurutnya, jaminan kesehatan sangat penting sebagai bentuk antisipasi saat sakit.
"Kalau ada apa-apa kan enggak tahu. Kesehatan itu enggak bisa diprediksi. Kalau enggak ada uang, repot," ujarnya.
Ia berharap proses pengurusan bisa cepat selesai. Dia harus menutup lapaknya demi bisa mengurus pengaktifan kembali PBI JK miliknya. Dia hanya khawatir, di usianya yang tak lagi muda membuatnya khawatir jika sewaktu-waktu sakit dan harus membayar biaya berobat sendiri.
Sebba bagi mereka, kartu jaminan kesehatan bukan sekadar administrasi. Namun lebih dari itu sebagai pegangan hidup, terutama ketika usia dan penyakit berjalan beriringan.
"Semoga sehat terus. Enggak sakit," harapnya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Waryono mengungkapkan, Dinkes memberikan kuota sekitar 300 pemohon tiap harinya untuk melakukan reaktivasi kepesertan PBI JK. Sebab ada 21.874 peserta PBI JK yang dinonaktifkan di Kota Yogyakarta saat ini.
"Kami sediakan delapan counter agar tidak ada antrian panjang dan mempercepat proses," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
