- Hingga Selasa (10/2/2026), 4.261 peserta PBI JK Kota Yogyakarta telah mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan di MPP.
- Dinkes Kota Yogyakarta memprioritaskan reaktivasi bagi peserta dengan kebutuhan kesehatan rutin atau mendesak seperti berobat rutin.
- Dinkes menyediakan delapan konter layanan dengan kuota 300 pemohon per hari, sementara pengajuan via JSS dan WA tidak dibatasi.
SuaraJogja.id - Permohonan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kota Yogyakarta terus membludak. Hingga Selasa (10/2/2026) sore, jumlah reaktivasi telah mencapai 4.261 peserta di Mall Pelayanan Publik (MPP).
Sementara itu, setiap harinya rata-rata sekitar 300 permohonan diproses. Selain itu sekitar 150 pengajuan melalui Jogja Smart Service (JSS) dan WhatsApp (WA).
"Hari ini kami buka kuota sekitar 300 lagi," ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Waryono di Yogyakaarta, Rabu (11/2/2026).
Menurut Waryono, masih banyak warga mengajukan pengaktifan ulang agar bisa kembali mengakses layanan kesehatan, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pengobatan rutin dan mendesak.
Baca Juga:Pemkab Sleman Raih Penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan
Dari 21.874 peserta PBI JK yang dinonaktifkan di Kota Yogyakarta, sebagian besar yang datang mengajukan reaktivasi adalah warga yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan dalam waktu dekat.
Sebagian besar pemohon pun merupakan pasien yang rutin berobat sehingga mereka langsung menyadari ketika status kepesertaan tidak aktif. Karenanya Dinkes memprioritaskan pasien rentan dan mereka yang harus periksa rutin.
"Yang hadir ini umumnya memang yang punya urgensi. Jadi kita dahulukan yang berobat langsung, yang butuh rujukan kontrol, kemudian pasien hemodialisa, terapi, kemoterapi, itu yang kita prioritaskan.Ada yang besok pagi sudah harus kontrol atau terapi, jadi hari ini harus aktif. Itu yang kita percepat," jelasnya.
Selain pasien hemodialisa (HD) dan kemoterapi, warga yang sudah memiliki jadwal operasi juga menjadi prioritas. Dinkes meminta bukti jadwal tindakan medis untuk mempercepat proses pengaktifan.
"Kalau sudah ada jadwal operasi hari apa, itu bisa kita dahulukan. Prinsipnya kita cover dulu yang urgensinya tinggi," paparnya.
Baca Juga:PT Primissima Akui Tak Bayar BPJS Ketenagakerjaan Sejak Februari 2020, Ditaksir Mencapai Rp6 Miliar
Terkait durasi reaktivasi, Waryono mengatakan secara teknis pengaktifan bisa dilakukan dalam waktu sekitar satu jam. Warga cukup melenglapi data dan masuk ke sistem BPJS Kesehatan.
"Kalau prosesnya sudah masuk, paling cepat satu jam sudah bisa digunakan. Yang agak lama itu input data, karena tidak semua warga punya data digital, banyak yang masih bawa berkas fisik," jelasnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan, Dinkes membuka delapan konter layanan di MPP. Kuota pelayanan dibatasi minimal 300 orang per hari agar proses tidak menumpuk dan tetap terkendali.
Waryono memastikan kuota tidak akan dikurangi meskipun mendekati Ramadan dan terjadi penyesuaian jam layanan. Selain datang langsung, warga juga bisa mengajukan melalui JSS maupun WhatsApp tanpa batasan kuota.
"Kalau lewat JSS lebih mudah karena datanya sudah digital. Tidak kita batasi kuotanya," ujarnya.
Dinkes juga memberikan kemudahan bagi warga lanjut usia (lansia) atau pasien yang tidak memungkinkan datang langsung. Proses reaktivasi dapat diwakilkan oleh anggota keluarga maupun pengurus kampung.
Ia menegaskan, pada prinsipnya Dinkes tidak menolak pengajuan reaktivasi. Semua permohonan diterima, hanya saja diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan medis.
"Bisa diwakilkan anaknya atau pengurus kampung. Bahkan bisa lewat WA atau JSS," paparnya.
Untuk menjamin keberlanjutan program, Pemkot Yogyakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp32 miliar pada tahun 2026. Selain itu terdapat rencana tambahan anggaran sekitar Rp8,6 miliar yang saat ini masih dalam tahap usulan.
"Itu sudah teranggarkan di 2026. Sekarang kita usulkan pergeseran dan tambahan sekitar Rp8,6 miliar, tergantung kemampuan anggaran," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
