SuaraJogja.id - Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta memastikan ketersediaan LPG mencukupi hingga hari raya Iduladha mendatang. Selain stok yang cukup, pihaknya juga tetap menjaga stabilitas harga di pasaran.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan pemerintah punya peran dalam menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan LPG bersubsidi. Agar tetap sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat di banyak lapisan.
"Paling dekat ini menjelang hari raya Iduladha, di mana kebutuhan masyarakat akan meningkat. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, dapat dipastikan dari 14 agen dan 800 pangkalan LGP di Kota Yogyakarta, cukup mewadahi kebutuhan masyarakat hingga 2 bulan ke depan dan harganya juga stabil," kata Ambar, Sabtu (17/6/2023).
Ambar menuturkan sesuai peraturan yang ada, distribusi LPG bersubsidi dari agen 80 persen harus menuju ke konsumen secara langsung. Lalu sisanya sebanyak 20 persen ke pangkalan atau pengecer.
Baca Juga:Resep Rendang Daging Sapi, Olahan Daging Kurban yang Menggugah Selera di Idul Adha
Hal itu untuk tetap menjaga distribusi LPG bersubsidi bisa tepat sasaran. Menjaga ketersediaan barang dan tentunya stabilitas harga.
Selain berperan dalam menjaga distribusi, ketersediaan dan harga LPG bersubsidi, kata Ambar, pihaknya juga hadir untuk memastikan perlindungan konsumen. Termasuk untuk memastikan HET tetap sesuai dengan aturan.
"Tentu harapan kami, para agen juga ikut harus memonitor pangkalan atau pengecer. Agar menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi atau HET, tidak mengambil keuntungan terlalu tinggi," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya berharap masyarakat dapat terlayani dengan baik. Dilihat dari stabilitas harga yang terjaga dan ketersediaan LPG bersubsidi mencukupi.
"Hal ini juga merupakan salah satu kontribusi bagi kepentingan pengendalian inflasi, untuk kepentingan aspek kinerja pembangunan Kota Yogyakarta menjadi lebih optimal," kata Aman.
Kehadiran para agen dan pangkalan LPG, tambah Aman, menjadi bagian terdepan dan kontributor pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta. Sebab pemerintah tidak bisa bekerja sendirian melainkan tetap membutuhkan penguatan ekosistem dari berbagai elemen tersebut.
