SuaraJogja.id - DPRD DIY merasa prihatin dengan adanya rilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang menyatakan hingga Maret 2024, DIY masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di DIY disebut masih 10,83 persen atau 445.550 penduduk di provinsi ini yang hidup di bawah garis kemiskinan.
"Saya prihatin terkait data itu, DIY itu step penanganan kemiskinannya jelas. Itu kan angka kemiskinan secara total," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana di Yogyakarta, Rabu (03/7/2024).
Huda menyatakan, meskipun angka kemiskinan secara total di DIY masih tinggi, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam menurunkan angka kemiskinan. Apalagi kedalaman dan keparahan kemiskinan di DIY sudah semakin membaik.
Namun Huda meminta Pemda bisa mempercepat penurunaan angka kemiskinan di DIY secara signfiikan dalam satu atau dua tahun ke depan. Untuk bisa mewujudkan hal itu perlu adanya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga:Bursa Pilkada Kota Yogyakarta Makin Ramai, Nasdem Sodorkan Dua Nama Calon Wakil Walikota
Huda pun mengusulkan beberapa langkah strategis. Diantaranya memperbesar volume Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.
Selain itu memberikan makan sehat bagi warga miskin ekstrem yang kekurangan kalori. Pemda juga diminta memperkuat, memperluas, dan memperbanyak pemberdayaan UMKM.
"Karena ini adalah raport [merah] yang diberikan BPS setiap tahun. Kita berupaya mengentaskan kemiskinan dengan model pekerjaan pemberdayaan, pemerataan pembangunan dan wisata. Langkah itu kita perbaiki dan saya minta diberikan penaganan khusus kepada warga yang miskin terutama miskin ekstrem," tandasnya.
Disinggung apakah sejauh ini pemberian bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, Huda menilai volume atau kuotanya saja yang perlu ditambahkan. Sebab saat ini baru 8.000 ribu lansia yang mendapatkan BLT.
"Perlu adanya tambahan kuota BLT, selama ini kan belum bisa merata," ujarnya.
Baca Juga:Kemenkumham DIY Minta Masyarakat Waspadai Modus Perdagangan Orang
Tingginya angka kemiskinan di DIY, lanjut Huda juga dikarenakan banyak proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di DIY tidak memberikan dampak signifikan.Padahal pembangunan infrastruktur seharusnya bisa direlasikan atau berhubungan langsung dengan penurunan kemiskinan..
Huda mencontohkan, pembangunan Bandara YIA dan jalan tol yang tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan di DIY. Apalagi para pekerja dan material yang digunakan banyak yang berasal dari luar DIY.
"Misalnya itu tol, kita hanya ngerti oh ada tol. Tetapi kita enggak ngerti itu yang kerja dari mana, ambil materialnya dari mana, kita gak ngerti. Masyarakat di DIY yang bekerja berapa persen enggak ngerti," imbuhnya.
Diketahui berdasar data yang dirilis BPS, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di pulau Jawa yakni sebesar 10,83 persen atau jumlahnya sebesar 445,55 ribu disusul kemudian Jawa Tengah di tempat kedua dengan persentase 10,47 atau sebanyak 3,70 juta, dan di tempat ketiga yakni Jawa Timur dengan persentase 9,79 persen atau sebanyak 3,98 juta penduduk.
Menurut data BPS total penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,22 juta pada Maret 2024 atau 9,03 penduduk Indonesia.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
