SuaraJogja.id - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan enam materi pembekalan kepada seluruh kepala daerah dalam retreat yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025.
"Pada tanggal 21 hingga 28 Februari mendatang, saya mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti retret di Akmil Magelang. Wakil Mendagri menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo diwajibkan menerima pembekalan dengan enam materi utama," ujar Halim dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).
Halim menjelaskan bahwa materi tersebut di antaranya, Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan, pemahaman mendalam tentang strategi mempertahankan kedaulatan negara.
Astacita Presiden Prabowo, Prinsip-prinsip kepemimpinan dan visi pembangunan yang diusung Presiden. Program Kementerian dan Lembaga, Sinergi antara daerah dengan program pemerintah pusat.
Baca Juga:Joran Senggol Kabel, Nyawa Pemancing di Bantul Melayang
Tugas dan Fungsi Kepala Daerah, memastikan kepala daerah memahami peran dan tanggung jawabnya. Kepemimpinan dan Komunikasi Politik, strategi efektif dalam membangun komunikasi dan kepemimpinan daerah.
Serta Pembentukan Tim yang Efektif, bagaimana cara membangun kerja sama tim yang solid demi kemajuan daerah.
Pembekalan ini akan disampaikan oleh 40 narasumber yang terdiri dari menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri dan lembaga pemerintah non-kementerian.
Bupati Halim menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan arahan dalam forum tersebut. Diharapkan, seluruh kepala daerah dapat bergerak selaras dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
"Dari pengalaman sebelumnya, ketidaksejalan antara program pusat dan daerah berdampak pada hasil pembangunan yang kurang optimal. Oleh karena itu, retreat ini sangat penting untuk menyelaraskan strategi antara pemerintah pusat dan daerah," kata dia.
Setelah retret, para kepala daerah diharapkan dapat mengonsolidasikan serta mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN) guna memastikan implementasi program sesuai dengan visi nasional.
"Program nasional dan daerah harus tersinkronisasi dengan baik agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam serta komitmen tinggi dari seluruh aparatur birokrasi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Halim menekankan bahwa aparatur pemerintahan daerah harus memiliki loyalitas dan komitmen yang kuat terhadap pemerintahan Prabowo, yang memiliki dukungan politik mayoritas.
"Dengan posisi politik yang kuat, pemerintahan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia," kata dia.
