"Ya sesuai ketentuan yang ada saja, itu kan sudah ada regulasinya, ada pasal-pasalnya, ada aturannya. Kalau misalnya ada orang yang dibuktikan memang betul-betul ada kecurigaan kuat, kan saya kira ada tindak lanjutnya," katanya.
Hasto juga mengakui bahwa kebocoran soal, jika benar terjadi, akan mencoreng citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Ia menyampaikan keprihatinannya sebagai kepala daerah.
"Ya otomatis kalau ada soal bocor di suatu wilayah saya kira wilayah itu ikut merasa prihatin. Kami pun sebagai wali kota juga prihatin kalau seandainya ada guru yang betul-betul melakukan suatu tindakan yang di luar ketentuan," ujar dia.
Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, nilai ASPD di DIY digunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang berikutnya, seperti SMA dan SMK.
Baca Juga:SMPN 10 Jogja jadi Sorotan usai Soal ASPD Bocor, Kepsek: Jangan Percaya Pengakuan Tanpa Bukti
Meski tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, nilai ASPD menjadi bagian dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di jenjang SMA/SMK. Dalam jalur prestasi, hasil ASPD dapat menjadi salah satu faktor penentu, bersama dengan nilai rapor.
Berdasarkan informasi dari laman Disdikpora DIY, ASPD bertujuan untuk mengevaluasi capaian pembelajaran siswa pada jenjang SMA dan SMK sekaligus menjadi instrumen untuk mengukur standar mutu pendidikan di wilayah DIY.
Asesmen ini juga menjadi bagian penting dari pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan standar nasional pendidikan.
Proses ASPD dirancang dengan teliti untuk mencerminkan kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah.
Baca Juga:Skandal ASPD Jogja Bocor, Kepala SMPN 10 Akui Ada Kemiripan Soal
