Hal ini dilakukan agar mereka bisa fokus membangun usaha di tempat baru tanpa harus terbebani biaya sewa.
Anggaran sekitar Rp2 Miliar dari Dana Keistimewaan (danais) pun disiapkan untuk menata bekas Menara Kopi.
Ditargetkan penataan di kawasan itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Relokasi ini rencananya akan dimulai setelah seluruh infrastruktur pendukung di eks Menara Kopi siap digunakan, termasuk penataan kios, jalur kendaraan, dan fasilitas dasar lainnya.
Baca Juga:421 Kuda Andong Malioboro Diperiksa, Apa Saja Temuan Petugas?
"Selama dua tahun kita gratiskan supaya mereka bisa hidup dan berkembang dulu. Setelah itu, kalau mau masih dipakai, ya silakan. Tapi kita juga tidak akan melarang kalau mereka mau pindah lagi," tandasnya.
Hasto menekankan saat ini tidak ada alternatif lain selain Menara Kopi.
Opsi sebelumnya seperti relokasi ke Ketandan atau Pasar Batikan dianggap tidak realistis karena membutuhkan waktu, perencanaan, dan pembangunan yang tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
"Kalau ketandan jadi opsi, itu masih bisa dua tahun lagi. Karena butuh perencanaan dan pembangunan yang matang," katanya.
Sementara itu, aktivitas di TKP Abu Bakar Ali saat ini sudah tidak memiliki legalitas formal.
Baca Juga:Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
Meski masih ada aktivitas di lapangan, secara hukum lokasi tersebut tidak lagi sah untuk digunakan.
Pembongkaran akan dilakukan sesuai kontrak kerja dengan pemenang lelang dari pihak Pemda DIY.
Namun Hasto memberi ruang agar proses relokasi bisa berjalan dengan lebih manusiawi.
Jukir dan pedagang masih diberi kesempatan beraktivitas selama masa pembongkaran.
Dengan keputusan ini, relokasi ke Menara Kopi menjadi satu-satunya jalan keluar yang disepakati bersama.
Pemerintah berharap langkah ini bisa memberikan solusi berkelanjutan bagi pedagang dan jukir, sembari tetap menjaga ketertiban dan fungsi ruang kota.
