- Jogja Police Watch mendesak Kapolri agar perombakan perwira Polri berlanjut hingga tingkat Polres dan Polsek.
- Desakan tersebut muncul karena sebagian besar keluhan serta masalah pelayanan publik berasal dari kepolisian tingkat bawah.
- JPW menilai keberhasilan mutasi harus dibuktikan melalui perubahan nyata selama seratus hari pertama kepemimpinan Kapolri baru.
SuaraJogja.id - Jogja Police Watch (JPW) mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar gelombang mutasi dan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi dan menengah tidak berhenti di tingkat Mabes Polri maupun Polda saja.
Desakan evaluasi ini mengemuka setelah Kapolri melakukan perombakan terhadap 88 perwira Polri sehari pasca dilantik oleh Presiden.
Dalam mutasi masif tersebut, sebanyak 70 personel mendapat promosi jabatan, 14 perwira menempati posisi strategis di Mabes Polri, serta terjadi pergantian kepemimpinan pada 19 Polda, termasuk Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"JPW berharap mutasi dan rotasi besar-besaran di Mabes dan sejumlah Polda ini juga diikuti dengan adanya evaluasi ketat ditingkat Polres maupun Polsek," kata Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba kepada Suara.com, Sabtu (3/10/2026).
Baca Juga:Drama Tengah Malam di Sleman: Polisi Turun Tangan Kejar-kejaran dengan Kambing Liar!
JPW menilai pengawasan dan evaluasi di tingkat Polres dan Polsek tak kalah vital. Pasalnya jajaran di lapis bawah inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan sehari-hari.
Menurut Kamba, sebagian besar keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian timbul dari tingkatan Polres dan Polsek.
"Karena selama ini acapkali muara persoalan kepolisian dalam hal pelayanan masyarakat muncul dari lapis bawah yakni Polres dan Polsek," ucapnya.
Sebagai contoh, JPW menyoroti kasus di Polresta Sleman ketika seorang suami yang mengejar pelaku kejahatan justru ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.
Insiden penanganan hukum yang dinilai keliru tersebut berujung pada pencopotan jabatan Kapolresta Sleman saat itu Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo.
Baca Juga:3.000 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Nataru, Siagakan 20 Pos Operasi Lilin Progo 2025
Disampaikan Kamba, langkah konsolidasi cepat oleh pimpinan baru Polri ini sebagai hal yang wajar. Namun ia menolak jika rotasi ini disebut murni penyegaran organisasi tanpa melihat catatan evaluasi kinerja.
"Bukan murni 100 persen penyegaran, tetapi ini bagian dari evaluasi termasuk kritik publik terhadap kinerja Kapolda," tegasnya.
Ia turut menyentil penanganan kasus judi online termasuk di DIY yang sejauh ini hanya menetapkan pemain sebagai tersangka sedangkan bandar utamanya tidak tersentuh hukum.
JPW menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan perombakan jajaran kepolisian ini harus dibuktikan melalui perubahan nyata pada 100 hari pertama masa jabatan Kapolri baru.
"Yang terpenting adalah setidaknya 100 hari pertama kepemimpinan Kapolri baru ini memberikan dampak positif bagi masyarakat," ucapnya.
Selain perbaikan pelayanan publik di tingkat bawah, JPW mengingatkan agar Polri tetap menjaga independensinya dari intervensi politik. Polri diharapkan tetap berdiri sebagai alat negara yang profesional dalam menegakkan hukum, bukan menjadi alat kekuasaan.
