- Pengamat politik Zuly Qodir menyatakan penunjukan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden berisiko memicu perlawanan partai koalisi.
- Pemilihan kader Gerindra berpotensi membuat partai lain menarik diri dari pemerintahan dan memperlemah posisi Presiden Prabowo Subianto.
- Zuly menyarankan Prabowo memilih tokoh dari luar Gerindra atau kalangan profesional demi menjaga soliditas koalisi pemerintahan.
SuaraJogja.id - Isu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad digadang-gadang jadi calon wakil presiden (cawapres) pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka menguat. Namun ambisi Partai Gerindra mengamankan kursi wakil presiden dari kader sendiri ini dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau Pak Prabowo hanya memilih Dasco, dugaan saya besok partai-partai koalisi akan berkoalisi untuk melawan Prabowo," ujar pengamat politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir di Yogyakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, memilih Dasco memang akan membuat keselarasan visi dan misi politik antara presiden dan wakil presiden lebih mudah dijaga. Namun konsekuensi politiknya justru bisa memperlemah posisi Prabowo.
Bahkan penunjukan kader Gerindra sebagai wakil presiden disebut berisiko membuat partai-partai lain merasa tidak lagi mendapatkan ruang yang cukup dalam pemerintahan. Situasi tersebut dapat mendorong mereka menarik diri dari koalisi dan membangun kekuatan politik di luar pemerintahan.
Baca Juga:Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
Padahal kekuatan koalisi di parlemen menjadi salah satu pertimbangan penting yang tidak boleh diabaikan Prabowo. Sebab sejumlah kebijakan pemerintahan saat ini telah mendapatkan sorotan dan membutuhkan evaluasi fundamental dari publik.
Jika posisi wakil presiden juga diisi kader Gerindra, maka kritik terhadap pemerintahan Prabowo diperkirakan semakin menguat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Itu menurut hemat saya tidak menguntungkan bagi Presiden Prabowo sendiri," tandasnya.
Zuly menyatakan, alih-alih kader sendiri, Prabowo sebaiknya mempertimbangkan figur dari luar Gerindra. Sosok tersebut bisa berasal dari kalangan profesional maupun partai politik lain, sepanjang memiliki kesamaan visi dengan presiden dan mendapatkan kesepakatan partai-partai koalisi.
Menurutnya, pilihan tersebut memiliki risiko politik lebih kecil dibandingkan memberikan posisi wakil presiden kepada kader partai sendiri.
Baca Juga:Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya
"Memang itu dilematis, tetapi bisa mengambil dari kalangan profesional atau tokoh yang bisa menyatukan dan memiliki visi yang sama dengan visi politik dan ekonomi Pak Prabowo," katanya.
Zuly melihat, wacana Gerindra ingin memastikan kursi wakil presiden diisi kader sendiri merupakan bagian dari kalkulasi politik jangka panjang menuju Pemilu 2029. Apalagi Prabowo diperkirakan kembali maju sebagai calon presiden pada 2029 untuk mengejar periode kedua, sebagaimana dilakukan dua presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (jokowi).
Karena itu para pimpinan partai saat ini sedang membaca arah politik Prabowo. Mereka ingin mengetahui apakah pemerintahan mendatang akan tetap mengakomodasi koalisi besar atau justru memilih koalisi lebih kecil yang dianggap lebih menguntungkan presiden dan wakil presiden.
"Ini memang strategi para politisi dari pimpinan-pimpinan partai untuk melihat apakah pada 2029 nanti tim atau kabinetnya akan mengakomodasi koalisi besar atau koalisi kecil, tetapi lebih menguntungkan bagi presiden dan wakil presiden itu sendiri," jelasnya.
Menurut Zuly, jika Prabowo memilih kader Gerindra, konsekuensinya bisa membuat koalisi semakin kecil. Partai-partai lain berpotensi mencari alternatif kekuatan politik, bahkan mengusung tokoh berbeda untuk menghadapi Prabowo. Sebaliknya, bila memilih figur dari partai lain justru berpeluang memperkuat dan menjaga soliditas koalisi.
Dia mengingatkan, Gerindra juga tidak mungkin sendirian menguasai parlemen. Terlebih pascareformasi belum ada partai politik yang mampu memperoleh 51 persen kekuatan parlemen secara mandiri.
Karena itu memilih Dasco bukan sekadar persoalan siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau paling memahami agenda politik Gerindra. Keputusan tersebut bisa menentukan apakah partai-partai lain tetap menjadi mitra pemerintahan atau justru berubah menjadi kekuatan oposisi.
"Ya, akan menjadi oposisi karena itu artinya hanya satu partai saja, kecuali Gerindra bisa mendapatkan 51 persen sendiri. Itu kan agak berat di Indonesia ini," ungkapnya.
Sementara itu terkait sejumlah tokoh lain juga ikut diperbincangkan sebagai kandidat pendamping Prabowo seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut Zuly bisa saja terjadi.
Sultan misalnya, tokoh ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Namun, Sultan juga mempunyai alasan kuat untuk tidak menerima posisi tersebut.
Saat ini Sultan sudah mengemban tiga posisi penting, yakni sebagai Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY..
Apabila Sultan menerima tawaran tersebut, maka jabatannya akan bertambah. Ada konsekuensi besar yang harus dipertimbangkan Sultan, terutama jika harus meninggalkan salah satu jabatan yang sekarang diembannya.
Dia menyinggung sejarah ayah Sultan, Sri Sultan HB IX yang pernah menjabat sebagai wakil presiden sekaligus raja Yogyakarta. Namun, pada akhirnya HB IX juga mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Zuly menambahkan, nama lain sebenarnya masih sangat mungkin muncul. Penentuan cawapres seharusnya dikaitkan dengan agenda besar yang ingin dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.
Jika Prabowo ingin memastikan keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga perguruan tinggi gratis, maka dibutuhkan pendamping yang memiliki keberanian dan visi sama.
Namun jika Prabowo ingin mempertegas agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menunjukkan keberanian dalam menghadapi kepentingan asing, Zuly menilai figur seperti Mahfud MD bisa masuk dalam pertimbangan.
Adapun jika Prabowo ingin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional, sosok dengan keahlian diplomasi dan ekonomi internasional bisa menjadi pilihan.
"Kalau Pak Prabowo ingin juga mempertegas tentang pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan keberanian berhadapan dengan asing, maka ada sosok seperti Mahfud MD," paparnya.
Pemilihan figur profesional atau tokoh dari luar Gerindra, lanjutnya juga bisa menjadi jalan tengah agar tidak memunculkan kecemburuan di antara partai-partai koalisi.
Terlebih dalam kalkulasi politik menuju 2029, Zuly juga mengingatkan Prabowo agar tidak mengabaikan dinamika kekuatan politik lain, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kelompok politik yang selama ini diasosiasikan dengan Solo.
Meski kelompok tersebut oleh sebagian kalangan dianggap mengalami keruntuhan, Zuly menilai terlalu dini menyimpulkan kekuatan mereka sudah habis. Dinamika politik masih bisa berubah dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Apalagi, Prabowo sendiri pernah menyampaikan akan menunggu petunjuk langit untuk menentukan siapa pendampingnya. Pernyataan tersebut menunjukkan keputusan mengenai cawapres belum tentu hanya ditentukan oleh bisikan orang-orang terdekat presiden.
"Jadi, kita tunggulah. Tetapi, menurut saya, yang paling aman adalah bukan dari Gerindra," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi