- Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026, yang memicu konsolidasi pendukung untuk menghadapi Pilpres 2029.
- Pakar politik UMY Zuly Qodir menyatakan mundurnya Gibran berpotensi mendongkrak suara PSI dan menjadi pesaing serius Partai Gerindra.
- Zuly menilai Presiden Prabowo tetap akan melanjutkan program prioritas nasional meskipun terdapat penolakan masyarakat dan dinamika politik di daerah.
Namun hal itu sangat bergantung pada kecepatan Prabowo dalam menentukan figur pengganti yang tepat sekaligus menetapkan skala prioritas pemerintahan.
"Kalau tidak segera mencari orang yang tepat dan Pak Prabowo tidak membuat prioritas, bisa juga terganggu. Tetapi bila Pak Prabowo dengan cepat mengambil orang yang sesuai dan program prioritasnya diselesaikan, gangguan tersebut tidak akan terlalu terasa," jelasnya.
Zuly memperkirakan Prabowo akan semakin fokus menuntaskan program-program prioritasnya dalam tiga tahun ke depan. Apalagi, Prabowo diprediksi kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2029.
Karena itu, keberhasilan program pemerintah akan menjadi salah satu modal penting untuk mempertahankan dukungan publik. Sejumlah agenda besar yang diperkirakan menjadi perhatian Prabowo antara lain pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan dan tenaga dokter, hingga pengembangan koperasi desa.
Baca Juga:Geger di DPRD DIY, Foto Gibran Diturunkan, Forum Kebangsaan Desak Pemakzulan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diperkirakan tetap menjadi salah satu prioritas. Namun Zuly mengingatkan agar pelaksanaannya tidak justru membuat masyarakat sengsara.
Bahkan di tengah munculnya penolakan masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Zuly memperkirakan Prabowo tidak akan mudah mengubah arah kebijakannya.
Menurutnya, penolakan akan tetap muncul. Namun, pemerintah diperkirakan terus menjalankan program-program tersebut dengan dukungan kabinet dan sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Sebab Prabowo memandang program-program tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33.
"Akan ada penolakan, tetapi Prabowo menurut saya akan bergeming. Jadi akan terus maju dengan program-program tersebut," katanya.
Baca Juga:Dua Tahun Prabowo-Gibran, Seniman Sindir Represi dan Anggaran Seni yang Tergeser Program Prioritas
Zuly menambahkan, nantinya jajaran kabinet Prabowo menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda pemerintah. Sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan juga disebut memberikan dukungan.
"Penolakan tetap akan ada. Namun, antara yang menolak dengan yang menerima, dugaan saya akan lebih banyak yang menerima, baik karena merasa membutuhkan maupun karena memang melihat realitas di lapangan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi