SuaraJogja.id - Pascapemilu, kondisi masyarakat di tingkat bawah diyakini telah berangsur normal. Namun, elit-elit politik dan peserta pemilu justru dinilai banyak mengeluarkan pernyataan dan respons yang memperkeruh suasana.
Para akademisi di Yogyakarta memilih tak tinggal diam. Mereka berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyerukan agar elit politik dan masyarakat Indonesia lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Penyampaian seruan ini dihadiri oleh puluhan akademisi yang terdiri dari rektor, wakil rektor, dan perwakilan perguruan tinggi di Yogyakarta.
"Atas nama UGM saya mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan semua atas kehadiran di Balairung untuk secara bersama kita menggaungkan seruan dari Bulaksumur ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa," kata Rektor UGM Panut Mulyono, Senin (06/05/2019).
Panut menyampaikan, Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil pada 17 April. Namun, di tengah proses menunggu hasil penghitungan suara yang akan diumumkan Komite Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei, masih ada gejolak dan diskursus tentang proses pemilu. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa perlu dikedepankan agar terjadi perdamaian.
Menurut Panut, rakyat Indonesia dengan kesadaran penuh dan keinginan untuk mendukung proses demokrasi telah memberikan suaranya. Mereka berharap suara tersebut dapat dihitungan dengan cermat. Proses penghitungan suara ini mesti dimonitor dengan baik.
"Dan nanti ketika diumumkan kita hormati (hasilnya) secara bersama-sama," kata Panut.
Ada empat seruan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Pertama, pihak-pihak yang berkontestasi dalam Pemilu diharapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kedua, mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menerima hasil pemilu sebagai mekanisme tertinggi kedaulatan rakyat.
Baca Juga: Kunjungi KPU, Fadli Zon : Kecurangan Pemilu harus Ditindak
Ketiga, menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana dan melahirkan kontroversi di masyarakat.
Keempat, menggunakan cara-cara damai dan prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam merespon ketidakpuasan atas hasil pemilu.
Menurut Panut, ajakan untuk melakukan seruan itu diinisiasi oleh para akademisi muda UGM, di antaranya Peneliti Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim, Pengamat Politik dan Sosiolog UGM Ari Sujito, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Edward Omar Sharif Hiariej, dan Dosen Ilmu Politik Wawan Mashudi.
Kontributor : Sri Handayani
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Cibir Banyak KPPS Meninggal, Tompi Beri Jawaban Telak
-
Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri Ajak Lakukan Gerakan Inkonstitusional
-
Fahri Hamzah Bandingkan Petugas KPPS Wafat dengan Panitia Kondangan?
-
Pesan Damai Sejumlah Ulama Jatim Bagi Para Elite Usai Pemilu 2019
-
Jasad Petugas KPPS Gugur di Pemilu 2019 Bisa Diautopsi, Asal...
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
BRI Gelar RUPSLB, Aset Tembus Rp2.123 Triliun Hingga Q3 2025
-
BRI Pastikan Pembayaran Dividen Interim Saham 2025 pada Januari 2026
-
Pohon Tumbang Jadi Momok saat Cuaca Ekstrem, BPBD DIY Waspadai Dampak Siklon Mendekat
-
Antisipasi Scam di Wisata Keraton Jogja saat Nataru, BPPD DIY Perketat Pengawasan
-
100 Tahun Perjuangan Perempuan Masih Jauh dari Keadilan, Stigma Korban KDRT Masih Seputar Pakaian