SuaraJogja.id - Pascapemilu, kondisi masyarakat di tingkat bawah diyakini telah berangsur normal. Namun, elit-elit politik dan peserta pemilu justru dinilai banyak mengeluarkan pernyataan dan respons yang memperkeruh suasana.
Para akademisi di Yogyakarta memilih tak tinggal diam. Mereka berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyerukan agar elit politik dan masyarakat Indonesia lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Penyampaian seruan ini dihadiri oleh puluhan akademisi yang terdiri dari rektor, wakil rektor, dan perwakilan perguruan tinggi di Yogyakarta.
"Atas nama UGM saya mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan semua atas kehadiran di Balairung untuk secara bersama kita menggaungkan seruan dari Bulaksumur ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa," kata Rektor UGM Panut Mulyono, Senin (06/05/2019).
Panut menyampaikan, Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil pada 17 April. Namun, di tengah proses menunggu hasil penghitungan suara yang akan diumumkan Komite Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei, masih ada gejolak dan diskursus tentang proses pemilu. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa perlu dikedepankan agar terjadi perdamaian.
Menurut Panut, rakyat Indonesia dengan kesadaran penuh dan keinginan untuk mendukung proses demokrasi telah memberikan suaranya. Mereka berharap suara tersebut dapat dihitungan dengan cermat. Proses penghitungan suara ini mesti dimonitor dengan baik.
"Dan nanti ketika diumumkan kita hormati (hasilnya) secara bersama-sama," kata Panut.
Ada empat seruan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Pertama, pihak-pihak yang berkontestasi dalam Pemilu diharapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kedua, mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menerima hasil pemilu sebagai mekanisme tertinggi kedaulatan rakyat.
Baca Juga: Kunjungi KPU, Fadli Zon : Kecurangan Pemilu harus Ditindak
Ketiga, menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana dan melahirkan kontroversi di masyarakat.
Keempat, menggunakan cara-cara damai dan prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam merespon ketidakpuasan atas hasil pemilu.
Menurut Panut, ajakan untuk melakukan seruan itu diinisiasi oleh para akademisi muda UGM, di antaranya Peneliti Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim, Pengamat Politik dan Sosiolog UGM Ari Sujito, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Edward Omar Sharif Hiariej, dan Dosen Ilmu Politik Wawan Mashudi.
Kontributor : Sri Handayani
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Cibir Banyak KPPS Meninggal, Tompi Beri Jawaban Telak
-
Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri Ajak Lakukan Gerakan Inkonstitusional
-
Fahri Hamzah Bandingkan Petugas KPPS Wafat dengan Panitia Kondangan?
-
Pesan Damai Sejumlah Ulama Jatim Bagi Para Elite Usai Pemilu 2019
-
Jasad Petugas KPPS Gugur di Pemilu 2019 Bisa Diautopsi, Asal...
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Saat Partai Politik Sibuk Bangun Citra, Padahal Rakyat Masih Terluka oleh Bencana
-
Siapkan Dana Pensiun Sejak Dini, BRI DPLK Kini Lebih Praktis Dibuka lewat BRImo
-
Duh! Gunungkidul Sampai Ajukan Tambahan Stok BBM, Pemda DIY Lakukan Efisiensi Transportasi
-
Purbaya Dicopot, DPRD DIY Tantang Menkeu Baru Batalkan Seluruh Pemangkasan Anggaran Daerah