SuaraJogja.id - Pascapemilu, kondisi masyarakat di tingkat bawah diyakini telah berangsur normal. Namun, elit-elit politik dan peserta pemilu justru dinilai banyak mengeluarkan pernyataan dan respons yang memperkeruh suasana.
Para akademisi di Yogyakarta memilih tak tinggal diam. Mereka berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyerukan agar elit politik dan masyarakat Indonesia lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Penyampaian seruan ini dihadiri oleh puluhan akademisi yang terdiri dari rektor, wakil rektor, dan perwakilan perguruan tinggi di Yogyakarta.
"Atas nama UGM saya mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan semua atas kehadiran di Balairung untuk secara bersama kita menggaungkan seruan dari Bulaksumur ini untuk persatuan dan kesatuan bangsa," kata Rektor UGM Panut Mulyono, Senin (06/05/2019).
Panut menyampaikan, Pemilu 2019 telah berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil pada 17 April. Namun, di tengah proses menunggu hasil penghitungan suara yang akan diumumkan Komite Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei, masih ada gejolak dan diskursus tentang proses pemilu. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa perlu dikedepankan agar terjadi perdamaian.
Menurut Panut, rakyat Indonesia dengan kesadaran penuh dan keinginan untuk mendukung proses demokrasi telah memberikan suaranya. Mereka berharap suara tersebut dapat dihitungan dengan cermat. Proses penghitungan suara ini mesti dimonitor dengan baik.
"Dan nanti ketika diumumkan kita hormati (hasilnya) secara bersama-sama," kata Panut.
Ada empat seruan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Pertama, pihak-pihak yang berkontestasi dalam Pemilu diharapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kedua, mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menerima hasil pemilu sebagai mekanisme tertinggi kedaulatan rakyat.
Baca Juga: Kunjungi KPU, Fadli Zon : Kecurangan Pemilu harus Ditindak
Ketiga, menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana dan melahirkan kontroversi di masyarakat.
Keempat, menggunakan cara-cara damai dan prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam merespon ketidakpuasan atas hasil pemilu.
Menurut Panut, ajakan untuk melakukan seruan itu diinisiasi oleh para akademisi muda UGM, di antaranya Peneliti Pusat Kajian Politik dan Pemerintah (PolGocv) Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim, Pengamat Politik dan Sosiolog UGM Ari Sujito, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Edward Omar Sharif Hiariej, dan Dosen Ilmu Politik Wawan Mashudi.
Kontributor : Sri Handayani
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah Cibir Banyak KPPS Meninggal, Tompi Beri Jawaban Telak
-
Wiranto: Ada Tokoh di Luar Negeri Ajak Lakukan Gerakan Inkonstitusional
-
Fahri Hamzah Bandingkan Petugas KPPS Wafat dengan Panitia Kondangan?
-
Pesan Damai Sejumlah Ulama Jatim Bagi Para Elite Usai Pemilu 2019
-
Jasad Petugas KPPS Gugur di Pemilu 2019 Bisa Diautopsi, Asal...
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan