SuaraJogja.id - Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) menggelar aksi penandatanganan untuk mendesak Presiden Jokowi segera menetapkan Sri Paduka Paku Alam ke VIII sebagai pahlawan nasional.
Tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, para PKL menggelar aksi di Jalan Malioboro depan Gerbang Gedung Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (17/8/2019)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yogyakarta Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Wawan Suhendra mengatakan, Paku Alam ke VIII adalah sosok yang paling berjasa setelah Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX.
"kedua junjungan dan pengayom (Paku Alam VIII dan HB IX) tersebut adalah sosok dwitunggal yang sejak awal memberikan kontribusi bagi kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya Sabtu (17/8/2019)
"Kalau HB IX kan sudah (dapat) sedangkan Paku Alam VIII belum padahal sudah lama meninggal," tambah Wawan.
Menurut Wawan, kedua tokoh tersebut tanpa ragu menyatakan Yogyakarta bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya beberapa saat setelah Indonesia merdeka.
Momen ini lanjut Wawan, dikenal dengan amanat 5 September 1945. Mereka berdua menunjukkan pengabdian luar biasa bagi negeri ini. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan aspek substansial kepahlawanan Paku Alam VIII tanpa terkunci persyaratan formalistik.
"Beliau adalah orang yang tulus dalam berjuang tanpa mengharapkan (imbalan) apapun. Rasanya pengakuan dari kawula Yogyakarta telah lebih dari cukup untuk penetapan tersebut," kata Wawan.
Lantaran itu tambah Wawan, para PKL mewakili rakyat kecil berharap seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah DIY dalam hal ini Dinas Sosial DIY bersama-sama mendukung agar Paku Alam VIII dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2019 ini.
Baca Juga: Bercelana Panjang, Ma'ruf Amin Tak Sarungan di Peringatan HUT RI
"Beliau sangat mencintai rakyat kecil seperti PKL, oleh karena itu kita akan segera mengirimkan surat setelah (penandatanganan) ini," katanya.
Kontributor : Rahmad Ali
Berita Terkait
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Prabowo Sebut Pakar Saking Pintarnya Jadi Goblok, Muhammadiyah Ingatkan Pakar Berbasis Ilmu dan Data
-
Muhammadiyah Sentil Menkeu Baru, Jangan Biarkan Rupiah Jatuh Terus
-
Polemik Royalti Musik, Pelaku Usaha Bingung, Pekerja Seni Menunggu Hak
-
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bayi di Sleman Naik Sidik, Polisi Periksa 3 Saksi
-
Sinergi Perumahan Diperkuat, BRI Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah