SuaraJogja.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengaku belum menerima laporan secara resmi terkait adanya operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang menjerat oknum aparatur sipil negara (ASN) di Yogyakarta.
"Belum. Saya belum menerima laporan resminya. Itu kan kota Kotamadya ya, apakah itu betul atau tidak saya nggak tahu ya,"ujar Sultan di Gunungkidul, Selasa (20/8/2019).
Hanya saja, Sultan berharap agar peristiwa OTT yang melibatkan beberapa unsur asal lembaga di Yogyakata ini menjadi yang pertama dan terakhir. Ia berharap agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
"Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu," harapnya.
Baca Juga: Buntut OTT Jaksa di Yogyakarta, KPK Segel Kantor Milik Kontraktor di Solo
Sultan meminta jika memang oknum ASN, jaksa ataupun juga pengusaha yang tertangkap tangan tersebut bersalah maka harus ada sanksi. Apalagi yang tertangkap tangan adalah TP4D, mestinya menurut Sultan tidak perlu terjadi hal seperti itu.
"Tim P4D ya? Itu mustinya kan bagian yang mengontrol. Mestinya tidak terjadi hal seperti itu," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi juga mengatakan belum menerima laporan resmi terkait OTT KPK yang menjerat oknum ASN di wilayah Pemkot Yogyakarta. Ia mengaku mendapat informasi informasi itu dari anak buahnya serta dari media.
Ia mengatakan, dari informasi yang ia dapat, OTT tersebut berkaitan dengan kegiatan proyek. Sehingga kemungkinan yang terjaring OTT adalah pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.
"Tetapi saya belum mendapat laporan resminya," kata Gatot.
Baca Juga: Forpi Sesalkan Pejabat di Yogyakarta Terjaring OTT KPK
Ia mengungkapkan jika ASN yang terjaring OTT hanya dua orang. Namun siapa oknum ASN tersebut, Gatot mengaku belum mengetahui secara pasti.
"Pastinya belum tahu ya. Belum tahu, tapi yang jelas dari lingkungan kota Yogyakarta," katanya.
Menurut Gatot OTT KPK di Yogyakarta ini merupakan yang pertama kali. Karena itu, ia berharap hal tersebut merupakan pembelajaran bagi semua pihak. Ia meminta kepada semua pihak untuk mengikuti regulasi yang ada sehingga tidak akan terjadi masalah ke depannya.
"Kita lihat masalahnya apa? kalau kita ikuti dengan regulasi yang ada, (maka) tidak akan terjadi apa-apa," imbuhnya.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Jejak Pendidikan Umi Hartati: Sarjana Ekonomi hingga Ketua Komisi yang Ditahan KPK
-
Profil Ferlan Juliansyah: Lulusan SMA yang Terjerat Suap Proyek Miliaran di OKU
-
Ketua DPC Hanura OKU M Fahrudin Ditangkap KPK, Harta Fantastisnya Terungkap
-
Dijerat OTT KPK, Ini Daftar Kekayaan Miliaran Umi Hartati yang Jadi Sorotan
-
Terjerat Kasus Suap, Ferlan Juliansyah Ternyata Punya Utang Fantastis Rp1,2 Miliar
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
6 Rekomendasi HP Rp 4 Jutaan Terbaik April 2025, Kamera dan Performa Handal
-
5 Rekomendasi HP Rp 2 Jutaan Snapdragon, Performa Handal Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
-
Persija Terlempar dari Empat Besar, Carlos Pena Sudah Ikhlas Dipecat?
Terkini
-
Maut di Jalan Wates: Ninja Hantam Tiang, Satu Nyawa Melayang
-
Jogja Diserbu 4,7 Juta Kendaraan Saat Lebaran, 9 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan
-
Malioboro Bau Pesing? Ide Pampers Kuda Mencuat, Antara Solusi atau Sekadar Wacana
-
BI Yogyakarta Catat Penurunan Drastis Peredaran Uang Tunai saat Lebaran, Tren Transaksi Berubah
-
Kantongi Lampu Hijau dari Pusat, Pemkab Sleman Tancap Gas Isi Kursi Kosong OPD