SuaraJogja.id - Masa bakti Bupati-Wakil Bupati Gunung Kidul Badingah-Immawan Wahyudi sebentar lagi berakhir. Tahun 2020 mendatang Kabupaten yang berada di ujung timur dan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta ini akan segera menyelenggarakan hajatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
Sejumlah nama mulai bermunculan yang dikabarkan menjadi kandidat calon Bupati untuk periode 2020-2025.
Salah satu nama yang muncul adalah adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) Wahyu Purwanto. Wahyu adalah suami dari adik kandung Presiden Jokowi. Pria yang satu ini memang tak asing dengan kehidupan yang ada di kabupaten Gunung Kidul.
Adik ipar Jokowi ini telah menjadi Rektor Universitas Gunung Kidul selama 8 tahun. Modal inilah yang menjadikan Wahyu Purwanto berniat mencalonkan diri sebagai kandidat calon Bupati pengganti dari Badingah, bupati saat ini.
Wahyu mengaku mengenal betul seluk beluk masyarakat Gunung Kidul maupun potensi yang bisa digali dari segala sumber daya dari Gunung Kidul.
"Saya seperti terpanggil untuk mensejahterakan masyarakat Gunung Kidul. Apalagi selama ini masyarakat Gunung Kidul dikenal memiliki etos kerja yang sangat keras," tutur Wahyu, Sabtu (7/9/2019) di Playen Gunung Kidul.
Lulusan Ehime University Jepang ini mengaku tertarik untuk turut serta dalam bursa calon kepala daerah Gunung Kidul ini. Bahkan sejumlah program telah ia siapkan untuk mampu memajukan Gunung Kidul agar bisa bersaing dengan daerah yang lain.
Wahyu mengaku telah memiliki strategi untuk memecahkan masalah yang saat ini dialami masyarakat Gunung Kidul. Bahkan ia juga memiliki kiat khusus agar warga Gunung Kidul mampu sejahtera.
Karena selama ini Gunung Kidul dikenal sebagai daerah yang paling miskin di antara 5 kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Musim Kemarau, Warga Gunung Kidul Dikejutkan Sumber Air Baru di Widoro Lor
Menurut Wahyu ada beberapa sektor yang memang mampu menjadi potensi Gunung Kidul agar bisa bersaing dengan daerah yang lain dan terlepas dari jeratan kemiskinan.
Dua hal yang telah ia siapkan dan fokuskan untuk mengangkat derajat masyarakat Gunung Kidul adalah pemanfaatan tanah serta laut.
Wahyu menjelaskan pemanfaatan tanah erat kaitanya dengan sektor pertanian serta Kelautan. Meskipun selama ini dikenal sebagai daerah yang tandus namun Wahyu mengklaim banyak sekali potensi pertanian yang bisa digali.
Diantaranya adalah optimalisasi pertanian ketela pohon yang sangat cocok dengan kontur tanah di Gunung Kidul.
"Selama ini pertanian ketela di Gunung Kidul disebut masih belum optimal lantaran masih menggunakan cara lama yang kurang ekonomis," ungkapnya.
Wahyu yakin dengan pengetahuan serta koneksinya ia bisa mewujudkan industrialisasi sektor pertanian ketela ini. Dengan pengolahan menggunakan teknologi tinggi maka ratusan ton ketela perhari dibutuhkan untuk suplai produksi tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Rp4 Miliar untuk Jembatan Pucunggrowong: Kapan Warga Imogiri Bisa Bernapas Lega?
-
2000 Rumah Tak Layak Huni di Bantul Jadi Sorotan: Solusi Rp4 Miliar Disiapkan
-
Malioboro Bebas Macet? Pemkot Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus dari Terminal Giwangan untuk Turis
-
Tunjangan DPRD DIY Bikin Melongo, Tunjangan Perumahan Lebih Mahal dari Motor Baru?
-
KPKKI Gugat UU Kesehatan ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?