UGM Tolak UAS Beri Kuliah Umum, Jubir Prabowo: Saya Malu

SuaraJogja.id - Juru bicara Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjutak menyesalkan keputusan pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menolak kuliah umum Ustaz Abdul Somad.

Menurut Dahnil melalui jejaring Twitter pribadinya, keputusan tersebut menujukkan sikap anti diversity alias tidak menghormati keberagaman.

Mestinya civitas akademika UGM bertindak menolak keputusan tersebut, karena bila didiamkan justru menghilangkan otoritas moral warga kampus yang dikenal sebagai kaum berpendidikan.

"Saya sesalkan bila Civitas Akademika, para fakulti berdiam diri terhadap laku pimpinan UGM yang anti diversity, berlaku bak rezim politik terkait pelarangan terkait pelarangan terhadap Ustaz Abdul Somad. Saya berasumsi seluruh Civitas Akademika dan Fakulti di UGM kehilangan otoritas moral sebagai intelektual," cuit Dahnil Anzar, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: UGM Tolak Mentah-mentah Ustaz Abdul Somad Beri Kuliah di Masjid Kampus

Lebih lanjut, Dahnil menyebut universitas selayaknya dijadikan sebagai ruang yang mempersatukan seluruh pemikiran dan gagasan, bukan tempat untuk bertindak represif.

Di akhir pernyataannya, Dahnil yang notabene seorang akademisi pun mengaku malu dan kembali menyesalkan keputusan UGM.

"Terus terang sebagai salah satu orang yang hidup di kampus, tumbuh berkembang sebagai dosen dan peneliti, saya malu melihat laku anti pemikiran yang ditunjukkan oleh Pimpinan UGM terkait pelarangan terhadap Ustadz Abdul Somad, dan tentu juga sesalkan bila insan cendikia di sana diam terhadap laku tersebut," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Keraton Yogyakarta tidak membolehkan UAS dan Muslim United untuk memanfaatkan Masjid Gede Kauman sebagai lokasi ceramah, sehigga santer tersiar acara dipindah ke masjid kampus UGM.

Namun, UGM ternyata juga menolak masjid miliknya digunakan oleh UAS untuk memberikan kuliah. Kepala Humas dan Protokol UGM Iva Ariani membenarkan pelarangan pengunaan masjid UGM untuk UAS.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Defisit, PKMK FK-KMK UGM: Pemda Harus Ikut Bertanggung Jawab

"Berkaitan acara yang rencananya diselenggarakan tanggal 12 Oktober 2019, maka pimpinan universitas meminta agar acara tersebut dibatalkan," ujar Iva, Rabu (9/10/2019).