SuaraJogja.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut banyak pihak sebagai aktor utama dalam upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan salah satunya oleh Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu, dalam Jeruk Peres Talk #4 "Setan Jeruk Kepentut UU KPK" di Warung Jeruk Peres, Penyegar Solidaritas Biennale Jogja 2019, Jogja National Museum (JNM), Selasa (5/11/2019).
Ia mengaku sepakat dengan pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid bahwa saat ini KPK dikeroyok banyak pihak dan Jokowi menjadi aktor utamanya.
"Ada trisula, ada tiga. Yang disebut lugas, yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk melemahkan KPK, dan saya sepakat, teman-teman lainnya sudah sebut, bahwa aktor utama pelemahan KPK ya Joko Widodo, Pak Presiden," ungkap Tri Wahyu.
Baca Juga: Pegang Nama-nama Calon Dewas KPK, Istana: Sedang Diproses
Ia pun menyoroti ucapan Jokowi yang menunjukkan kebuasannya terhadap orang-orang yang berniat menghambat investor.
"Karena, contoh saja, terbaru, pernyataan Pak Presiden setelah diangkat menjadi anggota ormas Pemuda Pancasila, Pak Presiden mengatakan, "Saya akan menggigit balik mafia hukum yang mengganggu investor,"" sambung Tri Wahyu.
Namun, kala itu, Jokowi tak menjelaskan, merujuk ke kasus investor dan investor mana ucapannya itu.
Di samping itu, Tri Wahyu juga bergurau soal slogan "NKRI Harga Mati" yang kerap diserukan pemerintah.
"Jangan-jangan NKRI itu bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi Negara Kesatuan Republik Investor? Atau Negara Korporasi Republik Investor? Atau Negara Korup Republik Investor?" kelakar dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Endus Aliran Dana ke Desa Gaib, Begini Kata KPK
Dirinya juga mengaku khawatir, sebagai pemimpin negara, Jokowi tak memiliki visi membrantas korupsi.
Sebagai salah satu bukti, kata Tri Wahyu, petinggi yang diduga tersangkut kasus buku merah kini justru diberi karpet merah dengan diangkat sebagai menteri oleh Jokowi.
Selain pemerintah, Tri Wahyu juga menyebutkan bahwa mata kedua dalam trisula pelemah KPK adalah partai politik, sedangkan yang ketiga kepolisian.
"Yang kedua adalah partai politik, dan kalau boleh saya sebut lugas, pemimpinnya siapa? PDIP. PDIP-lah yang memimpin pelemahan KPK," tegasnya.
"Selain pemerintah, parpol, unsur ketiga yang melemahkan KPK, saya sepakat dengan Bung Usman, adalah kepolisian," tambah Tri Wahyu.
Namun ia yakin, jika banyak orang, termasuk para seniman, mau peduli dan menyuarakan seruan ke arah perbaikan, maka tugas masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi akan teras lebih ringan.
"Makin berat tugas kita, tapi kami yakin, dengan dibantu seniman-seniman progresif, tugas ini makin ringan," tegas Tri Wahyu.
Berita Terkait
-
Refly Harun Tanggapi Soal Najwa Shihab Yang Di-bully : Buzzer Mulyono Masih Eksis Ya
-
Hilirisasi Era Presiden Jokowi Tunjukkan Ekonomi SDA Jadi Industri Bernilai Tambah
-
10 Tahun Jokowi: OSS Mempermudah Perizinan, Dongkrak Investasi
-
Baru Sehari Dilantik, Gaya Ngeles Raffi Ahmad Dibilang Sekelas Jokowi: Tanya Pihak Sana...
-
Ada Makan Gratis di Angkringan Sambut Jokowi Pulang Kampung, Netizen: Maunya Omakase
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025