SuaraJogja.id - Rencana proyek tol Jogja-Solo memasuki tahap sosialisasi. Wilayah perdana yang mendapat sosialisasi yakni Desa Bokoharjo.
Meski urung sampai kepada tahap teknis soal ganti untung terdampak, tetapi sejumlah warga was-was jika harga yang diberikan dari pemerintah Provinsi DIY justru merugikan.
Salah satunya seperti yang dirasakan Suparjono (57). Warga Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman tersebut mengaku mengaku khawatir apabila harga yang ditetapkan tak sesuai apa yang diharapkan.
Apalagi mengingat pemerintah Provinsi DIY sudah mewanti-wanti takkan ada negosiasi soal ganti untung tanah terdampak tol Jogja saat sosialisasi kemarin.
"Ya mau bagaimana lagi, ini kan proyek negara sehingga mau tidak mau kami harus menerima. Kami juga kecewa karena tidak ada forum negosiasi untuk pembayaran tanah nanti," terangnya, Jumat (6/12/2019).
Suparjono mengaku sudah 34 tahun tinggal di kawasan itu. Rumah seluas 300 meter persegi milik dia, nantinya bakal terpangkas hampir setengah bagiannya.
"Dari data yang saya dapat, hampir 150 meter persegi rumah saya terdampak pembangunan jalan tol. Artinya setengah luas rumah saya bakal terpangkas. Sebenarnya jika setengah-setengah seperti itu terlalu berat bagi kami. Jika satu rumah yang kena lebih enak. Karena saya sekalian pindah dan membangun rumah baru," terang Suparjono.
Ia menerangkan, rata-rata harga tanah per meter di lokasi yang dia tinggali dihargai Rp 1,4 juta. Jika dihitung pihaknya bisa mendapat ganti untung sebanyak Rp 210 juta.
"Jika bisa negosiasi kami menghargai tanah kami sebesar itu. Tapi pemerintah pasti sudah memiliki hitungan sendiri dan bisa dibilang kami tetap rugi," jelas dia.
Baca Juga: Soal Ratusan Karyawan Keracunan di Sleman, Dinkes Tetapkan Jadi KLB Program
Suparjono mengungkapkan kesulitan warga terdampak salah satunya adalah pencarian lahan baru. Menurutnya, untuk mencari tanah luas untuk pembangunan rumah tidak mudah.
"Misalnya luas bangunan saya yang benar-benar tergusur 150 meter persegi. Jika saya harus mencari lahan pengganti 150 meter persegi di Sleman atau sekitarnya jelas susah. Karena jarang orang yang menjual tanah seluas itu (150 meter persegi). Mereka menjual dengan luas 400-800 meter persegi," kata dia.
Ia berharap ganti untung yang disiapkan pemerintah bagi warga terdampak pembangunan jalan tol benar-benar memberi keuntungan untuk warga.
"Kami banyak berharap bisa mendapat keuntungan dari dampak pembangunan jalan bebas hambatan ini. Karena untuk membangun rumah diperlukan biaya yang cukup besar," tukasnya.
Berita Terkait
-
Trauma Keracunan, Karyawan PT MTG Akui Was-was Terima Katering Makan Siang
-
Ratusan Karyawan PT MTG Keracunan, Dinkes: Tak Hanya Sekali Ini Terjadi
-
Soal Ratusan Karyawan Keracunan di Sleman, Dinkes Tetapkan Jadi KLB Program
-
Keracunan, Karyawan di Sleman Rasakan Hal Aneh Ini Saat Makan Siang
-
Ratusan Karyawan Garmen di Sleman Keracunan, Diduga karena Ikan Tongkol
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Dua Sepeda Motor yang Dibakar Massa di Pos Polisi Pejompongan Diduga Milik Intel
-
Sepeda Motor Dibakar Dekat Pos Polisi Pejompongan, Bentrok Pecah
-
Tolak MBG dan Kopdes, FMN: Anggaran Hanya Lari ke Prabowo dan Kroni-kroninya!
-
AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
-
Kecewa Ditinggal Begitu Saja, Ojol Jakarta Murka Massa Pati Langsung Pulang Usai dari DPR
Terkini
-
Geruduk DPRD, BEM DIY Tagih UU Perampasan Aset Agar Tak Jadi Dokumen yang Terparkir di DPR
-
Waspadai Pelajar Terseret Aksi Demo, Disdikpora DIY Perketat Pengawasan Sekolah
-
Komitmen Perkuat Koperasi dan UMKM, Dirut BRI Hery Gunardi Raih Bakti Koperasi
-
BRI Perkuat Ekonomi Desa BRILiaN Balbar di Sofifi Maluku Utara dan UMKM Lewat Semarak Merah Putih
-
SDI Dukung Tuntutan AMPB soal RUU Perampasan Aset, Tapi Ingatkan Risiko Penyusupan