SuaraJogja.id - Pemkab Kulon Progo diminta menghentikan program bedah rumah, atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), untuk warga. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Muhtarom Asrori.
Menurut keterangan Muhtarom, anggaran program tersebut bersumber dari APBDes, APBD kabupaten, APBD provinsi, dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR.
Ia pun meminta program bedah rumah yang dianggarkan melalui APBD kabupaten dihentikan untuk dialihkan ke penguatan sektor riil bagi warga kurang mampu.
"Kami mengusulkan anggaran bedah rumah melalui APBD kabupaten dihapus aan dialihkan ke penguatan sektor riil dan percepatan pembangunan infrastuktur objek wisata, khususnya jalan-jalan menuju objek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa atau pelaku wisata," kata Muhtarom, Minggu (8/12/2019), dikutip dari Antara.
Baca Juga: Usai Kalah dari Man United, Guardiola: Mustahil Kejar Liverpool
Muhtarom menerangkan bahwa bedah rumah tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan di Kulon Progo, yang saat ini mencapai 18,24 persen dan menjadi yang tertinggi di DIY.
"Ternyata, warga yang mendapat bantuan bedah rumah itu tidak hanya usia tua, tapi juga usia produktif. Ketika warga yang mendapat bantuan tersebut masih usia produktif, harus dibarengi dengan modal usaha, sehingga angka kemiskinan akan terkurangi," jelas Muhtarom.
"Kalau masyarakat kurang mampu mendapat bantuan modal usaha, maka untuk membuat rumah hal yang kecil. Sejauh ini, masalah kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi karena bedah rumah tidak diikuti bantuan modal usaha atau modal kerja," imbuhnya.
Dirinya pun menyarankan supaya program bedah rumah diberhentikan untuk sementara jika tidak disertai dengan modal usaha, dan anggaran dialihkan untuk modal bagi warga yang memiliki usaha.
Senada dengan Muhtarom, anggota Fraksi PAN DPRD Kulon Progo, Sarkowi, berpendapat bahwa program bedah rumah sebaiknya dihentikan selama tiga tahun ke depan, dan anggarannya dialihkan untuk modal usaha bagi masyarakat usia produktif yang kurang mampu dan untuk mengembangkan desa wisata.
Baca Juga: Lukai Korban dengan Celurit, 2 Begal di Bekasi Kritis Dihakimi Massa
"Kami minta ada program pemberdayaan masyarakat di sektor riil, bagi warga miskin yang usia produktif," ujar Sarkowi.
Berita Terkait
-
10 Rekomendasi Bisnis Online untuk Anak Muda, Modal Usahanya dari KUR BRI
-
Indonesia Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Berikut Catatan Datanya
-
Bunga Rendah! Ajukan KUR BRI Rp300 Juta untuk Modal Usaha Anda
-
Tempat Ibadah Mau Dikasih Modal Usaha Seperti di Jabar, RK: Biar Tak Andalkan Bantuan
-
Rahasia Lolos Survei KUR BRI, Simak 5 Tips Jitu Dapatkan Pinjaman Usaha
Terpopuler
- Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Hukum Tiup Lilin Dalam Islam, Teganya Geni Faruk Langsung Padamkan Lilin Ultah saat Akan Ditiup Ameena
- Kevin Diks: Itu Adalah Ide yang Buruk...
- Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
Pilihan
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
-
Ingat! Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik 10 Persen Hanya Berlaku Hingga 3 Januari
-
Uji Tabrak Gagal Raih Bintang, Standar Keamanan Citroen C3 Aircross Mengkhawatirkan
-
Erick Thohir Sebut Aturan Kredit Pembiayaan Rumah Ribet, Target Prabowo Dibawa-bawa
Terkini
-
Dapur Soto Ludes Terbakar di Bantul, Kerugian Rp50 Juta
-
7 Tahun Sukses, INNSiDE by Melia Yogyakarta Perkuat Jalinan dengan 50 Perusahaan
-
Hasil Quick Count: Endah-Joko Pimpin Pilkada Gunungkidul, Raih 40,83 Persen Suara
-
Harda-Danang Menang Quick Count Pilkada Sleman 2024, Tim Kawal Rekapitulasi Hingga Penetapan KPU
-
Heroe Poerwadi Kalah di Kandang Sendiri, TPS Kotabaru Pilih Hasto-Wawan