Angka Keluarga Miskin di Sleman Turun 8,08 Persen, Ini Kata Pemkab Sleman

SuaraJogja.id - Melalui berbagai kegiatan pembangunan pada 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berhasil menekan jumlah keluarga miskin hingga 8,08 persen.

"Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman telah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kemiskinan pada 2019 mengalami penurunan sebesar 29.161 KK miskin atau sebesar 8,08 persen KK miskin," kata Asisten Setda Sleman Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suyono pada forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman tahun 2021 di Bappeda Sleman, Rabu (15/1/2020).

Suyono menjelaskan, pengentasan keluarga miskin ini tidak hanya dilakukan pemerintah, melainkan juga dari dukungan partisipasi, kebersamaan, serta empati semua pihak.

"Keberhasilan ini atas dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan lainnya," katanya, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Terpopuler di Lifestyle: Pizza Topping Kiwi, Tas Kulit Apel

Selain jumlah kemiskinan, Suyono mengatakan, jumlah pengangguran di Sleman juga menurun. Pada 2018, jumlah pengangguran mencapai 34.679 orang atau sekitar 5,76 persen, kemudian pada 2019 turun menjadi 23.234 orang atau sekitar 3.69 persen.

"Dalam proses menyusun RKPD tahun 2021 ini, saya minta semua pimpinan dan aparatur di SKPD serta seluruh pemangku kepentingan untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif, dan inovatif, sehingga pelaksanaan pembangunan di Sleman pada 2021 dapat dilakukan secara lebih terencana, efektif, dan efisien serta memberikan mafaat yang optimal," terang Suyono.

Ia mnambahkan, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021 merupakan momen yang sangat strategis bagi perencanaan pembangunan di Sleman pada tahun 2021.

"Melalui forum ini kita mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Sleman serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Sleman," ucap doa.

Di samping itu, bagi Suyono, forum konsultasi publik harus diselenggarakan karena menjadi wadah dan momentum pertemuan langsung antara pimpinan daerah dengan masyarakat.

Baca Juga: Jadi Pilot Militer Wanita Pertama, Putri Raja Yordania Cetak Sejarah Baru

Menurut keterangan Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman Arif Setio Laksito, tujuan diselenggarakannya forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021 diselenggarakan adalah untuk memperoleh masukan dan saran.

"Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran peserta yang mewakili berbagai unsur, dalam draft rancangan awal RKPD tahun 2021 Kabupaten Sleman," ujar Arif.

Ia juga menerangkan, ada tujuh indikasi yang menjadi prioritas dalam pembangunan Sleman, antara lain memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan pembangunan kebudayaan.

"Selain itu, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim, serta memperkuat ketentraman, ketertiban, dan transformasi pelayanan publik," ungkap Arif.