SuaraJogja.id - Senin (9/3/2020) siang ini massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) akan kembali melakukan aksi #GejayanMemanggil untuk kali ketiga. Mereka hendak menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.
Menjelang aksi tersebut, Twitter diwarnai salah satu trending topic untuk tagar Gejayan Memanggil Lagi. Tagar tersebut mulai merangkak naik di daftar trending topic sejak Senin pagi.
Hingga Senin pukul 11.30 WIB, cuitan yang memuat #GejayanMemanggilLagi sudah mencapai angka lebih dari 2.500. Banyak warganet menggaungkan tagar tersebut dan menyandingkannya dengan kritik keras terhadap pemerintah atas Omnibus Law.
"Bangun nak, ibu pertiwi sedang sekarat #gejayanmemanggil #GejayanMemanggilLagi #GagalkanOmnibusLaw," cuit @MegaJuitasari.
Baca Juga: Perempuan Diduga WNI Terpapar Corona di Australia, Kemenlu: Kita Telusuri
"Di masa darurat, tidak ada amal yang lebih mulia daripada terlibat melawan kezaliman. Karena itu terpujilah kalian para pemuda yang turun ke jalan, menggemakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan rezim neoliberal militeris. #GejayanMemanggilLagi #GagalkanOmnibusLaw," tulis @binsbirowo.
"Mari satukan kekuatan untuk melawan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh oknum-oknum pemerintah yang tak bertanggung jawab, yang tak bermoral, yang tak tahu diri, yang tak tahu akan peran dan fungsinya. #GejayanMemanggil #GejayanMemanggilLagi #TolakOmnibusLaw," kicau @prawiradiawan.
Aksi Gejayan Memanggil dimulai ARB pada September 2019 lalu di Simpang Tiga Colombo atau Simpang Tiga Jalan Gejayan untuk menolak RUU KPK, RKUHP, dan sejumlah RUU lainnya yang dianggap ngawur serta mendesak pengesahan RUU yang dinilai darurat, seperti RUU PKS. Aksi tersebut dilakukan dua kali di pekan yang berbeda.
Kini, ARB akan kembali turun ke jalan di titik kumpul yang sama pada Senin siang. Dalam rilis yang diterima SuaraJogja.id pada Kamis (5/3/2020), kali ini melalui Rapat Akbar Parlemen Jalanan #GagalkanOmnibusLaw, ARB berupaya "menanamkan kesadaran massa terhadap proses dan isi setidaknya empat Rancangan Undang Undang, yakni Cipta Kerja, Perpajakan, Ibu Kota Negara, dan Farmasi."
Omnibus Law perlu digagalkan karena dinilai menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut ARB, tak ada itikad baik dari pemerintah dan DPR dalam mengelola negara karena proses pembahasan Omnibus Law ditutup-tutupi. Di samping itu, disebutkan, dalam perumusan Omnibus Law, tak ada peran masyarakat, lembaga, atau organ terkait yang terlibat.
Baca Juga: Peluk-pelukan di DPP Golkar, Airlangga ke Paloh: Selamat Kembali ke Rumah
"Omnibus Law akan membuat rakyat Indonesia semakin miskin dan tergantung pada mekanisme kebijakan ekonomi yang hanya memperdalam jurang pemisah bernama kesenjangan," ungkap Aliansi Rakyat Bergerak.
Berita Terkait
-
Legislator NasDem Usul Perluas Tupoksi KPI dengan Omnibus Law UU Penyiaran hingga UU Pers, Kenapa?
-
Legislator PKB Wanti-wanti Soal Ide Omnibus Law UU Politik: Kita Punya Pengalaman Ciptaker Ditolak Besar-besaran
-
Soal Omnibus Law UU Politik, Formappi Ingatkan Baleg DPR: Jangan Cuma Gaya-gayaan
-
Soal Usulan Omnibus Law UU Politik dari Baleg DPR, Mendagri Tito Bakal Lapor ke Prabowo
-
Potret Para Buruh Demo di Patung Kuda Kawal Putusan MK soal Omnibus Law
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
-
Lucky Hakim Sebut Indramayu Daerah Termiskin & Bupatinya Terkaya di Jabar, Cek Faktanya
-
Emiten Makanan Cepat Saji KFC Gigit Jari, Kini "Jagonya" Rugi
-
Prabowo Hapus Utang UMKM, Bikin Rugi Bank?
-
Politisi Gerindra Usul TNI Jadi Petugas Haji, Segini Gajinya
Terkini
-
Bahlil Bantah Jokowi Masuk Golkar: Beliau Berdiri di Atas Semua Partai
-
Donald Trump Kembali Terpilih Sebagai Presiden Amerika, Ini Implikasinya ke Indonesia di Bidang Ekonomi dan Politik
-
Keraton Yogyakarta Gugat PT KAI, Nominalnya hanya Rp1.000?
-
Sleman Perketat Pengawasan Miras, Warga Diminta Lapor Penjualan Ilegal
-
Tips Agar Sindrom Nefrotik Tidak Mudah Kambuh