SuaraJogja.id - Kelompok yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bangun Akses Kemandirian (Bank) Difabel Ngaglik, dampingan Muhammadiyah, saat ini tengah memproduksi Alat Pelindung Diri (APD). Aktivitas tersebut sebagai respons atas kebutuhan pakaian APD yang memang melonjak seiring dengan mewabahnya COVID-19 di Indonesia, khususnya Yogyakarta.
Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammdiyah Ahmad Ma'ruf menjelaskan, kegiatan yang dijalankan oleh kelompok difabel dampingan MPM ini merupakan hasil dari komunikasi yang dijalin dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang mengalami kesulitan penyediaan APD untuk petugas kesehatan dalam penanganan kasus COVID-19.
"Karena merespons emergensi corona ini, dalam beberapa hari ini komunikasi juga dengan pihak rumah sakit, tampaknya teman-teman difabel bisa berkontribusi nyata dalam memproduksi APD," kata Ma'ruf saat ditemui SuaraJogja.id di KSP Bank DIfabel Panggungsari RT 09/RW 23, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Kamis (26/3/2020).
Ia menuturkan bahwa pihaknya meminjam salah satu contoh dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul untuk menyamakan standarisasi APD tersebut. Hal itu juga dilakukan untuk memastikan bahwa APD yang diproduksi sudah berdasarkan supervisi dari rumah sakit terkait.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Jateng, 1 Tewas karena Melawan
Kelompok difabel itu dikoordinasi oleh dua orang difabel berprofesi penjahit, yakni Iswanto dan Sri Widodo. Hingga saat ini ada 10 anggota yang berprofesi sebagai penjahit dari total 60 anggota koperasi yang saat ini tengah dalam proses memproduksi ratusan APD.
Kegiatan pengadaan APD oleh kelompok rentan difabel ini diharapakan tidak hanya akan berdampak pada tersedianya APD bagi para pelaku di bidang kesehatan, tapi juga akan memiliki dampak ekonomi bagi para pembuat APD ini.
"Harapan kami dari program ini adalah kepedulian teman-teman merespons, tapi yang kedua juga ini menciptakan kesempatan kerja bagi teman-teman ini," tambahnya.
Salah satu koordinator penjahit APD, Iswanto, menjelaskan, pada tahap awal kelompok difabel dipercaya oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk memproduksi sebanyak 800 unit APD. Setelah menyetujui jumlah APD yang diberikan, pembuatan 800 APD itu pun ditargetkan selesai dalam satu minggu dikarenakan mendesaknya kebutuhan APD untuk digunakan tenaga medis, menyusul meningkatnya jumlah pasien COVID-19.
"Kita bagi tugas, ada yang motong, ada yang membikin pola, kebetulan saja menjahit sampel dulu kemudian kita distribusikan ke teman-teman di tempat yang berbeda, alasannya juga untuk mengurangi pertemuan dengan teman-teman," ungkapnya.
Baca Juga: Gubernur DIY Tetapkan Setiap Orang yang Masuk ke DIY Dikategorikan ODP
Tidak ada perbedaan yang menojol saat menjahit APD dan baju biasa, kata dia. Satu perbedaannya adalah dari ketebalan bahan. APD mempunyai bahan yang lebih tipis beda dari kain biasa, dan jika salah, tidak dapat dilepas lagi.
Berita Terkait
-
KPK Tahan Satu Tersangka Lagi dalam Kasus Korupsi Pengadaan APD
-
10 Tahun Jokowi, Indonesia Juara Umum Paragames Tiga Kali Berturut-Turut dan Raih Medali Emas di Dua Paralimpiade
-
Dari UU ke Realita: Mengapa Hak Penyandang Disabilitas Masih Diabaikan?
-
PNM dan Jamkrindo Latih Perempuan Disabilitas Jadi Wirausaha Batik
-
Fesyen Adaptif: Inovasi Inklusif di Dunia Mode untuk Penyandang Disabilitas
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025