SuaraJogja.id - Rapat koordinasi pembagian masker dan pangan di Kantor Walhi Jogja yang beberapa waktu lalu dibubarkan paksa mendapat perhatian sejumlah pihak salah satunya dari Koordinator Gerakan Solidaritas Pangan Jogja, Ita Fatia Nadia.
Dalam rilis yang diterima SuaraJogja, Ita menjelaskan ada sebanyak sembilan relawan dalam jaringan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) yang saat itu hadir dalam rapat koordinasi pembagian masker dan pangan di kantor Walhi Jogja. SPJ sendiri merupakan suatu gerakan dapur darurat yang didirikan atas dasar kepedulian sesama rakyat Jogja dan sudah beroperasi sejak 22 Maret 2020 lalu.
Dalam konteks pembubaran paksa yang terjadi di kantor Walhi, pihaknya sangat menyayangkan atas insiden tersebut. Menurutnya tindakan tersebut justru akan menghambat insiatif sosial solidaritas masyarakat untuk bergotong royong menghadapi wabah virus corona saat ini.
"Tindakan kekerasan dan pengawasan berlebihan oleh aparat terhadap aktivitas di dapur Ngadiwinatan, Gamping, dan kantor Walhi dapat menghambat tumbuhnya inisiatif-inisiatif solidaritas rakyat yang sedang bahu membahu menanggulangi dampak sosial-ekonomi bencana pandemi Covid-19," terangnya.
Baca Juga: Marak Bagi-Bagi Sembako, Satpol PP: Muncul Banyak Pengemis ke Jogja
Tak hanya itu, pembubaran paksa tersebut juga sangat bertolak belakang dengan imbauan Presiden Jokowi terkait gotong royong sesama warga, termasuk di antaranya dalam mengatasi kebencanaan.
"Tindakan sewenang-wenang berdalih penjagaan keamanan itu bertentangan dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk membangun gotong royong antar warga," tambahnya.
Pihaknya meminta agar penggunaan kekuasaan untuk menanggulangi wabah virus corona bisa dilakukan sesuai koridor. Ia juga mendesak agar Presiden Jokowi bertindak cepat untuk mereduksi tindakan-tindakan represif terhadap upaya inisiatif sosial gotong royong masyarakat yang banyak tumbuh saat ini.
"Penggunaan kekuasaan aparatur pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 harus tetap berada dalam koridor hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu saya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menginstruksikan penghentian tindakan-tindakan represif aparat keamanan terhadap semua inisiatif gotong royong warga," tukasnya.
Baca Juga: Pass the Brush Jadi Pass the Sampur, Penari Keraton Jogja Curi Perhatian
Berita Terkait
-
Bukan Mantan Presiden, Faisal Assegaf Sebut Peran Jokowi Saat Ini Adalah Makelar Pilkada
-
Bisa Tampung 2.500 Jemaah, Melongok Megahnya Masjid Jokowi di Abu Dhabi
-
Bentrok dengan Jadwal di Jawa Tengah, RK Sebut Jokowi Belum Tentu Hadiri Kampanye Akbar di Jakarta
-
Sebulan Purnatugas, Berapa Gaji Pensiun Jokowi yang Kini Sudah Sibuk Cawe-Cawe Pilkada?
-
Sudah Sampaikan Undangan, RK Belum Dapat Kepastian Jokowi Hadir atau Tidak di Kampanye Akbar RIDO Terakhir
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025