Solidaritas Pangan Jogja Surati Jokowi Terkait Insiden di Kantor Walhi

SuaraJogja.id - Rapat koordinasi pembagian masker dan pangan di Kantor Walhi Jogja yang beberapa waktu lalu dibubarkan paksa mendapat perhatian sejumlah pihak salah satunya dari Koordinator Gerakan Solidaritas Pangan Jogja, Ita Fatia Nadia.

Dalam rilis yang diterima SuaraJogja, Ita menjelaskan ada sebanyak sembilan relawan dalam jaringan Solidaritas Pangan Jogja (SPJ) yang saat itu hadir dalam rapat koordinasi pembagian masker dan pangan di kantor Walhi Jogja. SPJ sendiri merupakan suatu gerakan dapur darurat yang didirikan atas dasar kepedulian sesama rakyat Jogja dan sudah beroperasi sejak 22 Maret 2020 lalu. 

Dalam konteks pembubaran paksa yang terjadi di kantor Walhi, pihaknya sangat menyayangkan atas insiden tersebut. Menurutnya tindakan tersebut justru akan menghambat insiatif sosial solidaritas masyarakat untuk bergotong royong menghadapi wabah virus corona saat ini. 

"Tindakan kekerasan dan pengawasan berlebihan oleh aparat terhadap aktivitas di dapur Ngadiwinatan, Gamping, dan kantor Walhi dapat menghambat tumbuhnya inisiatif-inisiatif solidaritas rakyat yang sedang bahu membahu menanggulangi dampak sosial-ekonomi bencana pandemi Covid-19," terangnya.

Baca Juga: Marak Bagi-Bagi Sembako, Satpol PP: Muncul Banyak Pengemis ke Jogja

Tak hanya itu, pembubaran paksa tersebut juga sangat bertolak belakang dengan imbauan Presiden Jokowi terkait gotong royong sesama warga, termasuk di antaranya dalam mengatasi kebencanaan. 

"Tindakan sewenang-wenang berdalih penjagaan keamanan itu bertentangan dengan imbauan Presiden Joko Widodo untuk membangun gotong royong antar warga," tambahnya.

Pihaknya meminta agar penggunaan kekuasaan untuk menanggulangi wabah virus corona bisa dilakukan sesuai koridor. Ia juga mendesak agar Presiden Jokowi bertindak cepat untuk mereduksi tindakan-tindakan represif terhadap upaya inisiatif sosial gotong royong masyarakat yang banyak tumbuh saat ini.

"Penggunaan kekuasaan aparatur pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 harus tetap berada dalam koridor hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu saya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menginstruksikan penghentian tindakan-tindakan represif aparat keamanan terhadap semua inisiatif gotong royong warga," tukasnya.

Baca Juga: Pass the Brush Jadi Pass the Sampur, Penari Keraton Jogja Curi Perhatian