SuaraJogja.id - Menyusul Peraturan Pemerintah (PP) No 24/2020 mengenai pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait pembagian THR. Rencananya, THR untuk ASN akan mulai dibagikan minggu depan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah [BKAD] Kabupaten Bantul Trisna Manurung menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendataan untuk ASN yang dinilai layak menerima THR.
Saat ini, daftar penerima THR sudah dicetak dan diserahkan ke OPD untuk dicek dan diteliti. Ia menjelaskan, paling lambat THR akan dibagikan pekan depan sebelum hari Kamis.
"Rencananya minggu depan sebelum hari kamis, karena hari Kamis kan libur, kita upayakan seperti itu," kata Trisna Manurung saat dihubungi SuaraJogja.id melalui sambungan telepon, Jumat (15/5/2020).
Ia menyebutkan, terdapat 7.830 ASN yang akan menerima THR. Jumlah tersebut menyerap dana hingga Rp35 miliar. Selanjutnya, Trisna juga mengatakan, ASN yang menerima THR merupakan golongan administraktur ke bawah.
Golongan ASN yang tidak menerima THR adalah jabatan tinggi pertama, seperti Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah. THR akan diberikan kepada pegawai eselon lll ke bawah. Sementara pejabat eselon ll ke atas dipastikan tidak menerima THR.
Trisna menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuat anggaran gaji karyawan selama 14 bulan di awal tahun. Jumlah tersebut termasuk gaji yang diberikan sebagai THR untuk pegawai.
"Kemampuan keuangan kita masih tersedia," imbuhnya.
Ia menyampaikan, sejauh ini gaji ASN hingga bulan Mei masih tercukupi, termasuk di dalamnya pembagian THR. Pembagian akan dilakukan secara transfer langsung ke rekening masing-masing ASN.
Baca Juga: Youtube Tumbang di Beberapa Negara, Indonesia Aman
Trisna mengaku, saat ini pemasukan dana ke daerah juga terbatas. Beberapa yang masih berjalan salah satunya adalah PBB. Sementara pajak untuk hotel dan restoran saat ini dihentikan 100%.
Berbeda dengan ASN yang sudah dianggarkan baik gaji maupun THR-nya sejak awal tahun, THR bagi pegawai swasta sangat bergantung pada pemasukan perusahaan. Sedangkan saat ini, banyak bidang usaha yang tidak bisa melanjutkan kegiatan produksi maupun menjual barang.
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, setiap perusahaan masih memiliki kewajiban untuk membayarkan THR Kepada pegawainya.
"Tetapi karena kondisi pandemi kayak gini, nanti besaran THR dan waktu pembayarannya itu berdasarkan perundingan antara karyawan dan perusahaan," kata Istirul, dihubungi melalui sambungan telepon.
Ia menjelaskan, meskipun perusahaan masih diwajibkan untuk membayar THR, tetapi jumlah nominal dan jangka waktu pembayaran diserahkan kepada masing-masing perusahaan untuk dirundingkan dengan pegawainya.
Istirul menyebutkan, hasil perundingan tersebut tetap harus ada dasar perjanjian yang jelas, hitam di atas putih, baik perusahaan akan membayar secara tunai maupun mencicil pembayaran secara berkala.
Berita Terkait
-
Bu Menkeu Sri Mulyani Tolong, PNS Serang Belum Dapat THR
-
THR Tahun Ini, Sebaiknya Digunakan untuk Apa?
-
FBLP: Surat Edaran Menaker Soal THR Makin Rugikan Buruh di Tengah Pandemi
-
Dinilai Enggan Desak Perusahaan Bayar THR Buruh, Sikap Menaker Ida Dikritik
-
Tunjangan PNS DKI Jakarta Disunat, THR Belum Jelas
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026
-
Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
-
Prameks Jogja Bakal Tembus Kebumen, Tarif Masih Misteri, Izin Operasi Dikebut Jelang 1 Desember
-
JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun