SuaraJogja.id - Sebanyak 7000 orang pekerja di Bantul diusulkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) sektoral.
Para pekerja yang disusulkan tersebut adalah kalangan yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena wabah pandemi virus corona.
"Namun kami belum bisa memastikan ada berapa penerima. Kami memperkirakan yang lolos ada 3.384 penerima. Tetapi saat ini verifikasi masih berjalan dan data ada di Bappeda," kata Plt Kepala Disnakertrans Bantul, Aris Suharyanta melalui Harianjogja.com, Selasa (9/6/2020).
Aris menjelaskan, data calon penerima bansos sektoral akan disampaikan kepada Bappeda Bantul untuk selanjutnya dijadikan pembanding dengan data penerima bantuan lain.
Hal ini dilakukan karena penerima bansos nantinya menggunakan landasan berdasarkan kartu keluarga (KK) dan bukan mengacu pada per nama secara individu. Selain itu, dengan pendataan lebih rinci dapat mengantisipasi adanya kesalahan dalam penyaluran bantuan.
"Yang terpenting jangan sampai ada benturan dengan bansos lainnya," katanya.
Aris belum bisa memastikan terkait kapan KK penerima bansos sektoral. Meski begitu, pihaknya berharap pencairan bisa dilakukan secepatnya.
"Harapannya penyaluran bisa dilakukan sebelum 30 Juni atau sebelum berakhirnya masa tanggap darurat Covid-19," ucap Aris.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan, saat ini pihaknya masih mencermati data untuk penerima bansos dalam bentuk paket sembako ini.
Baca Juga: Datang ke Tempat Latihan Brescia, Mario Balotelli Dilarang Masuk
Tidak hanya itu, Pemkab juga masih masih menyusun regulasi agar penerima bantuan ini juga mendapatkan bantuan lainnya. Adapun untuk frekuensi pemberian bansos, Helmi menyatakan disesuaikan dengan kemampuan Pemkab.
"Apakah nanti sekali atau dua kali, akan kami hitung dulu kemampuan keuangan daerah," ucapnya.
Berita Terkait
-
Dikejar Target, Jokowi Pernah Minta Salurkan Bantuan Tanpa Verifikasi
-
Pemerintah Lebih Pilih Bantuan Covid-19 Salah Sasaran Tapi Cepat Sampai
-
Tiba-tiba Roboh, Mardinah Meninggal Mendadak Saat Antre Bantuan Sosial
-
Arahan Anies, Warga DKI Terdampak Covid Akan Dapat Bansos Sampai Desember
-
Selama Pandemi, 17.300 Buruh di Jabar Alami PHK, 78.992 Pekerja Dirumahkan
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik