SuaraJogja.id - Konflik sengketa waris atas lahan Paku Alam Ground (PAG) di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang melibatkan keluarga keraton kembali berlanjut.
Kali ini babak barberlanjut setelah salah satu ahli waris atas tanah mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Wates Kulon Progo, Rabu (10/6/2020) untuk meminta kejelasan status ahli warisnya.
Belly Vidya Satyawan Daniel Karamoy, Pengacara dari BRM Moenir Cakraningrat salah satu cucu dari Moersoedarinah yang mengklaim sebagai salah satu ahli waris tanah tersebut mengatakan, kedatangannya ke PN Wates bertujuan meminta ketegasan dari PN Wates untuk memberikan informasi sekaligus surat salinan pencairan konsinyasi yang dilakukan Puro Pakualaman.
"Kalau memang menurut data, lahan yang sudah dikonsinyasi sebelumnya merupakan hak waris dari Moersoedarinah yang tidak lain nenek dari klien kami," ujar Belly kepada awak media, Rabu (10/6/2020).
Belly menjelaskan, silsilah dan hak waris dari BRM Moenir Cakraningrat atas lahan bandara di Temon, Kulon Progo tersebut berasal dari Paku Buwono (PB) X yang diketahui memiliki dua permaisuri. Permaisuri pertama adalah Moersoedarina yang merupakan putri dari HB VII.
Kemudian Moersoedarinah mempunyai anak yang diketahui bernama Koestidjah atau Pembayun. Empat anak yang lahir dari rahim Pembayun tersebut salah satunya adalah BRM Moenir Cakraningrat.
"Jadi menurut pemikiran klien kami yang tak lain ahli waris atas tanah tersebut, ada penyalahgunaan wewenang atas pengambilan uang konsinyasi lahan bandara yang sudah dilakukan tersebut," ucapnya.
Pihaknya mengatakan, kurangnya komunikasi yang jelas membuat permasalahan tak segera berakhir. Belly menyebu, komunikasi dengan Puro Pakualaman sudah dilakukan dan pencairan konisnyasi sudah diambil meski pencairan tidak diketahui pihaknya.
Belly menyayangkan pihak Puro Pakualaman yang tidak bersedia untuk berbicara terkait pencairan tersebut. Mereka juga mengaku sulit menemui pihak Puro Pakualaman.
Baca Juga: Tak Peduli Corona, Mahfud Minta Pilkada Tetap Digelar 9 Desember
Ia menambahkan, pihaknya hanya meminta keadilan atau pengakuan mengenai BRM Moenir Cakraningrat yang memang benar merupakan ahli waris dari PB X.
"Perlu diingat bahwa dalam urusan administrasi PN Wates juga harus bertanggungjawab," imbuhnya.
Tanah di Kulon Progo tersebut merupakan pemberian dari HB VII kepada Moersoedarinah saat pernikahannya dengan PB X.
Apabila mengacu pada PP 24 tahun 1960 atas Puro Pakualaman atau pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa Eigendom yang tidak diurus akan menjadi hak negara. Namun, dengan catatan eigendom tersebut atas nama orang asing.
"Sementara ini adalah atas nama pribadi dan bukan orang biasa melainkan anak HB VII yang juga permaisuri dari PB X," tegasnya.
Sementara itu ditemui terpisah, Humas PN Wates, Edy Sameaputty membenarkan adanya permohonan salinan surat penetapan konsinyasi tersebut.
Berita Terkait
-
Underpass YIA Dibuka Besok, Kendaraan Bermotor Boleh Lewat
-
Penerbangan Domestik Adisutjipto Dipindah ke YIA, Target Mulai Januari 2020
-
Ke Jogja, BCL Naik Pesawat Wide Body Pertama yang Mendarat di YIA
-
Rute Penerbangan Baru di Bandara YIA Kulonprogo Mulai Bertambah
-
Dewan Guru Besar UGM: Proyek Tol dan Bandara Yogyakarta Rugikan Masyarakat
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya