SuaraJogja.id - Sejumlah warga Bondalem, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tengah dibangun di padukuhan tersebut.
Didampingi kuasa hukum, warga menyampaikan beberapa alasan menolak pembangunan proyek milik pemerintah tersebut.
Ketua Penolakan Pembangunan IPAL, Muwantoro menyampaikan ada beberapa alasan penolakan yang disampaikan dalam diskusi di ruang kerja bupati, Jumat (19/6/2020) tersebut, di antaranya sudah adanya IPAL komunal yang dimanfaatkan warga Bondalem.
Kemudian, jarak pembangunan IPAL dinilai terlalu dekat dengan pemukiman dan Masjid setempat. Sehingga dinilai tidak memenuhi jarak aman yabg diatur sebelumnya.
Muwantoro juga mengatakan, warga khawatir dengan dampak yang mungkin ditimbulkan, seperti pencemaran udara dan pencemaran air.
"Secara geografis, lokasi pembangunan IPAL juga kerap dilanda banjir yang bisa menerpa hingga ke pemukiman warga," ujarnya.
Muwantoro juga menyampaikan bahwa 94% warga Bondalem menolak pembangunan IPAL yang dinilai berdampak pada seluruh masyarakat di padukuhan tersebut.
Ia juga menggugat terkait tidak adanya sosialisasi kepada warga yang terdampak langsung.
Menurut Muwantoro, sosialisasi dilakukan saat pembangunan telah siap dilaksanakan.
Baca Juga: Dugaan Penggelapan Dana Bansos di Bantul, Eko: Penjarakan Malingnya!
Ia menjelaskan bahwa warga tidak menutup diri dengan adanya sosialiasi dan diskusi bersama Pemerintah Daerah. Terutama sejak awal ia menilai kurangnya pendampingan dari oerangkat desa.
Muwantoro berharap jika ada desa lain yang lebih layak untuk dibangun IPAL agar proyek tersebut dipindahkan dari Bondalem.
Asisten 1 Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan dalam diskusi di ruang kerja Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima aspirasi yang disampaikan oleh warga Bondalem.
Saat ini, belum ada hasil yang bisa disampaikan karena akan diadakan pertemuan lanjutan.
"Hasil dari pertemuan tadikan banyak masukan-masukan, nanti akan dipelajari oleh tim tehnis kita kemudian akan kita sesuaikan jika memungkinkan," ujarnya.
Heramwan menjelaskan, pada pertemuan selanjutnya akan membahas jalan tengah untuk keinginan warga dan pemerintah.
Berita Terkait
-
Bantul Lawan Arus: Saat Daerah Lain 'Cekik' Rakyat Naikkan PBB, Bupati Halim Malah Pangkas
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
3 Sumber Dana Biayai Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Kota Pekanbaru
-
Soimah Blak-blakan Jawab Kabar Calonkan Diri jadi Bupati Bantul
-
Cuti Demi Ikut Kampanye AMIN, Bupati Abdul Halim Muslih: Jadikan DIY Episentrum Perubahan Indonesia
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Garin Nugroho Singgung Peran Pemerintah: Film Laris, Ekosistemnya Timpang
-
Soal Rehabilitasi Lahan Pascabencana di Sumatra, Kemenhut Butuh Waktu Lebih dari 5 Tahun
-
Rotasi Sejumlah Pejabat Utama di Polda DIY, Ini Daftarnya
-
Sampah Organik Milik Warga Kota Jogja Kini Diambil Petugas DLH, Simak Jadwalnya
-
DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai