SuaraJogja.id - Sejumlah warga Bondalem, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tengah dibangun di padukuhan tersebut.
Didampingi kuasa hukum, warga menyampaikan beberapa alasan menolak pembangunan proyek milik pemerintah tersebut.
Ketua Penolakan Pembangunan IPAL, Muwantoro menyampaikan ada beberapa alasan penolakan yang disampaikan dalam diskusi di ruang kerja bupati, Jumat (19/6/2020) tersebut, di antaranya sudah adanya IPAL komunal yang dimanfaatkan warga Bondalem.
Kemudian, jarak pembangunan IPAL dinilai terlalu dekat dengan pemukiman dan Masjid setempat. Sehingga dinilai tidak memenuhi jarak aman yabg diatur sebelumnya.
Muwantoro juga mengatakan, warga khawatir dengan dampak yang mungkin ditimbulkan, seperti pencemaran udara dan pencemaran air.
"Secara geografis, lokasi pembangunan IPAL juga kerap dilanda banjir yang bisa menerpa hingga ke pemukiman warga," ujarnya.
Muwantoro juga menyampaikan bahwa 94% warga Bondalem menolak pembangunan IPAL yang dinilai berdampak pada seluruh masyarakat di padukuhan tersebut.
Ia juga menggugat terkait tidak adanya sosialisasi kepada warga yang terdampak langsung.
Menurut Muwantoro, sosialisasi dilakukan saat pembangunan telah siap dilaksanakan.
Baca Juga: Dugaan Penggelapan Dana Bansos di Bantul, Eko: Penjarakan Malingnya!
Ia menjelaskan bahwa warga tidak menutup diri dengan adanya sosialiasi dan diskusi bersama Pemerintah Daerah. Terutama sejak awal ia menilai kurangnya pendampingan dari oerangkat desa.
Muwantoro berharap jika ada desa lain yang lebih layak untuk dibangun IPAL agar proyek tersebut dipindahkan dari Bondalem.
Asisten 1 Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan dalam diskusi di ruang kerja Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima aspirasi yang disampaikan oleh warga Bondalem.
Saat ini, belum ada hasil yang bisa disampaikan karena akan diadakan pertemuan lanjutan.
"Hasil dari pertemuan tadikan banyak masukan-masukan, nanti akan dipelajari oleh tim tehnis kita kemudian akan kita sesuaikan jika memungkinkan," ujarnya.
Heramwan menjelaskan, pada pertemuan selanjutnya akan membahas jalan tengah untuk keinginan warga dan pemerintah.
Berita Terkait
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
Bantul Lawan Arus: Saat Daerah Lain 'Cekik' Rakyat Naikkan PBB, Bupati Halim Malah Pangkas
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
3 Sumber Dana Biayai Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Kota Pekanbaru
-
Soimah Blak-blakan Jawab Kabar Calonkan Diri jadi Bupati Bantul
Terpopuler
- Daftar Shio yang Paling Berpotensi Jadi Pengusaha Sukses
- Harga Sepatu Skechers Original, Cek 5 Pilihan Terbaik untuk Jalan dan Lari
- Kipas Angin Model AC yang Resmi dan Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasinya
- Status Gunung Api Malam Ini: Merapi, Semeru, Anak Krakatau Siaga, 3 Gunung di Maluku Waspada
- 4 Shio Beruntung 6 September 2026, Hidup akan Lebih Ringan
Pilihan
-
Siswa SMK di Karo Diduga Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG, Amnesty Desak Program Disetop
-
Gunung Anak Krakatau Masih Siaga, 6 Kali Erupsi Strombolian Terekam
-
Gunung Anak Krakatau 'Muntah-muntah' Lagi Selasa Pagi Ini, 3 Kali Erupsi
-
Bandara Soetta dan Halim Mulai Dibuka untuk Penerbangan
-
Warga Serbu Pasar Asemka Cari Masker, Pedagang: Stok KF95 Kosong Sejak Kemarin!
Terkini
-
Tak Bisa Lagi Jor-joran di Tengah Efisiensi , FKY 2026 Andalkan Kekuatan Komunitas Seni
-
Anggaran BNPB Terus Menyusut, Pakar Sebut Indonesia Bisa Terjebak dalam Siklus Respons Bencana
-
Tak Ikut-ikutan Malang, Pemda DIY Pilih Evaluasi MBG Meski 70 Orang Keracunan
-
Erupsi Ganggu Penerbangan di Adisutjipto, Penumpang KA Daop 6 Yogyakarta Melonjak 12,5 Persen
-
Puluhan Siswa Keracunan di Turi, Orang Tua Desak Stop MBG Kalau Bikin Anak Jadi Korban