SuaraJogja.id - Sejumlah warga Bondalem, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul melakukan audiensi dengan Bupati Kabupaten Bantul, Suharsono terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tengah dibangun di padukuhan tersebut.
Didampingi kuasa hukum, warga menyampaikan beberapa alasan menolak pembangunan proyek milik pemerintah tersebut.
Ketua Penolakan Pembangunan IPAL, Muwantoro menyampaikan ada beberapa alasan penolakan yang disampaikan dalam diskusi di ruang kerja bupati, Jumat (19/6/2020) tersebut, di antaranya sudah adanya IPAL komunal yang dimanfaatkan warga Bondalem.
Kemudian, jarak pembangunan IPAL dinilai terlalu dekat dengan pemukiman dan Masjid setempat. Sehingga dinilai tidak memenuhi jarak aman yabg diatur sebelumnya.
Muwantoro juga mengatakan, warga khawatir dengan dampak yang mungkin ditimbulkan, seperti pencemaran udara dan pencemaran air.
"Secara geografis, lokasi pembangunan IPAL juga kerap dilanda banjir yang bisa menerpa hingga ke pemukiman warga," ujarnya.
Muwantoro juga menyampaikan bahwa 94% warga Bondalem menolak pembangunan IPAL yang dinilai berdampak pada seluruh masyarakat di padukuhan tersebut.
Ia juga menggugat terkait tidak adanya sosialisasi kepada warga yang terdampak langsung.
Menurut Muwantoro, sosialisasi dilakukan saat pembangunan telah siap dilaksanakan.
Baca Juga: Dugaan Penggelapan Dana Bansos di Bantul, Eko: Penjarakan Malingnya!
Ia menjelaskan bahwa warga tidak menutup diri dengan adanya sosialiasi dan diskusi bersama Pemerintah Daerah. Terutama sejak awal ia menilai kurangnya pendampingan dari oerangkat desa.
Muwantoro berharap jika ada desa lain yang lebih layak untuk dibangun IPAL agar proyek tersebut dipindahkan dari Bondalem.
Asisten 1 Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan dalam diskusi di ruang kerja Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul menerima aspirasi yang disampaikan oleh warga Bondalem.
Saat ini, belum ada hasil yang bisa disampaikan karena akan diadakan pertemuan lanjutan.
"Hasil dari pertemuan tadikan banyak masukan-masukan, nanti akan dipelajari oleh tim tehnis kita kemudian akan kita sesuaikan jika memungkinkan," ujarnya.
Heramwan menjelaskan, pada pertemuan selanjutnya akan membahas jalan tengah untuk keinginan warga dan pemerintah.
Berita Terkait
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
Bantul Lawan Arus: Saat Daerah Lain 'Cekik' Rakyat Naikkan PBB, Bupati Halim Malah Pangkas
-
Visi Atmaji untuk Bantul: Ekonomi Meroket, Pendidikan Merata!
-
3 Sumber Dana Biayai Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Kota Pekanbaru
-
Soimah Blak-blakan Jawab Kabar Calonkan Diri jadi Bupati Bantul
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang
-
Segini Biaya Kuliah Teknik UGM 2026, Bisa Tembus Rp30 Juta Lebih! Ini 7 Faktanya