SuaraJogja.id - Wabah virus corona yang tak kunjung usai tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Diprediksi, terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di Yogyakarta semenjak pandemi melanda.
"Kami harus melakukan review (peninjauan) ulang terhadap target kinerja di tahun ini akibat pandemi. Untuk kemiskinan diperkirakan naik hampir tujuh persen dibanding tahun lalu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono melalui Antara, Minggu (28/6/2020).
Bappeda Yogyakarta sudah menyusun sejumlah langkah asumsi terkait fenomena kemiskinan, yakni asumsi pesimis, moderat, dan optimis.
"Dari ketiga asumsi itu, yang kemudian digunakan adalah asumsi pesimis. Artinya, kondisi terburuk yang mungkin terjadi di Yogyakarta hingga akhir tahun karena kami pun belum mengetahui sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Dengan demikian, bisa disiapkan upaya maksimal untuk mengantisipasinya," ujarnya.
Baca Juga: Kelab Malam di Jakarta Bisa Jadi Klaster Baru, Anies Mesti Lebih Tegas
Tahun ini, berdasarkan asumsi pesimis, kemiskinan di Yogyakarta sebesar 13,97 persen, berdasarkan asumsi moderat 12,4 persen, dan berdasarkan asumsi optimis 10,6 persen. Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pernah mencapai lebih dari 10 persen sekitar tahun 2010 lalu.
"Yogyakarta sangat mengandalkan sektor jasa pariwisata. Padahal, banyak pekerja di sektor ini yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Kondisi inilah yang menyebabkan angka kemiskinan mengalami kenaikan," jelas Agus.
Menilai dari asumsi pesimis, saat ini angka pengangguran di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan menjadi 10,46 persen dari 4,8 persen pada tahun 2019.
"Sekali lagi, itu adalah asumsi pesimis. Untuk asumsi moderat ditetapkan 8,78 persen dan optimis 7,65 persen,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang tidak segera membaik, hal ini akan mempengaruhi berbagai faktor. Ia memberi contoh, pertumbuhan ekonomi bisa minus 2,2 persen sesuai asumsi pesimis, 0,35 persen berdasar asumsi moderat, dan 2,07 persen berdasar asumsi optimis.
Baca Juga: Penerapan Normal Baru Indonesia Diprediksi Gagal, Kenapa?
"Dimungkinkan indeks kesenjangan masyarakat pun mengalami kenaikan dari 0,418 pada tahun lalu menjadi 0,592 untuk kondisi pesimis, moderat 0,538 dan optimis 0,501," katanya.
Berita Terkait
-
18 Ribu Pekerja di PHK hingga Februari 2025, Ini Provinsi Terbanyak
-
Blak-blakan Budiman Sudjatmiko: dari Kereta Barang hingga Rencana Dahsyat Entaskan Kemiskinan
-
Rp30 Triliun Zakat: Benarkah Cukup untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem?
-
Cara PHK Dinilai Kontroversial, PT Avo Innovation Technology Beri Tanggapan
-
Antam Perkuat Peran BUMN dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Safari Ramadan dan Pasar Murah
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaik April 2025
-
Kurs Rupiah Selangkah Lagi Rp17.000 per Dolar AS, Donald Trump Biang Keroknya
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
Terkini
-
Jadi Binaan BRI, UMKM Unici Songket Silungkang Mampu Tingkatkan Skala Bisnis
-
Arus Balik Lebaran 2025: BRI Hadirkan Posko BUMN di Tol dan Bandara untuk Kenyamanan Pemudik
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!