SuaraJogja.id - Lewat webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, seri 10 yang dilaksanakan pada Selasa (7/7/2020), permasalahan menyangkut tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman dibahas secara mendalam oleh beberapa narasumber.
Salah satunya yakni pembicara dari praktisi perencanaan wilayah, Bobby Tumpal P. Lubis, yang turut bergabung memberikan pemaparan terkait pengelolaan tata ruang desa.
Menurutnya, pembangunan serta tata ruang desa telah mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Penggelontoran dana desa juga meningkat, seiring berjalannya pula pembangunan infrastruktur demi memenuhi kebutuhan masyarakat,
Namun, praktisi perencanaan wilayah tersebut menambahkan bahwasanya timbul masalah lain dari pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Di mana lahan pertanian kini mulai tergerus dan jumlahnya semakin sedikit.
"Ketika survey BAPPENAS pada tahun 2012-2018, pembangungan permukiman memang tinggi tapi pemanfaatan ruang semakin berkurang. Ini tentu saja jadi pertanyaan besar untuk banyak orang," sebut Bobby.
Oleh karenanya, Bobby memaparkan betapa pentingnya merembug kembali perencanaan tata ruang desa agar nantinya pembangunan dapat terlaksana serta berfungsi dengan baik tanpa ada konflik di akhir.
"Biasanya, persiapan yang kurang matang mengenai pemanfaatan lahan sendiri kerap bermasalah di akhir. Di mana pembangunannya melalui lahan milik siapa, dan dipermasalahkan ketika proyek yang sudah direncanakan tadi sedang bertahap atau berjalan," imbuh Bobby.
Oleh karenanya, Bobby berharap perangkat desa diharapkan mampu secara demokratis bermusyawarah mematangkan perencanaan bersama masyarakat.
Namun, dalam paparannya Bobby kembali mengingatkan bahwa rencana tata ruang desa untuk pembangunan ini harus tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.
Baca Juga: Iman Budhi Santoso: Peribahasa Nusantara Sebagai Media Belajar Kebudayaan
"Kadang sudah dibangun, pemeliharaan menjadi persoalan berikutnya. Hasil tata ruang tadi harus bisa dipertanggungjawabkan pemeliharaanya ketika sudah jadi nanti, agar dapat diatasi ketika terjadi suatu permasalahan, sebagai contoh, jalan menuju desa diaspal agar mudah diakses, ketika jalannya berlubang harapannya warga masyarakat sudah bisa mengatasi dengan cepat tanpa adanya bantuan dari pusat," tutur Bobby.
Di akhir penyampaian materi, Bobby menyampaikan bahwa pembangunan desa, semata-mata bukan hanya berwujud bentuk saja melainkan respon kondisi sosial - ekonomi masyarakat itu sendiri.
Sekadar informasi, Webinar Seri 11 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Selasa (7/7/2020) ini merupakan bagian dari upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan Indonesia baru dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Webinar ini juga diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!