SuaraJogja.id - Aktor kawakan Johnny Depp untuk pertama kalinya akan beradu akting dengan Robert Pattinson di film terbarunya bertajuk Waiting for the Barbarians. Film yang akan tayang di Mola TV ini secara resmi dirilis pada 7 Agustus 2020.
Film besutan sutradara asal Kolombia, Ciro Guerra ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis JM Coetzee, peraih penghargaan Nobel Sastra pada 2003.
Film berdurasi 1 jam 52 menit ini juga menjanjikan suguhan visual menarik karena produksinya melibatkan sinematografer peraih Oscar, Chris Menges. Sementara lokasi syuting berlangsung di Maroko dengan setting pegunungan dan padang pasir.
Cerita film Waiting for the Barbarians berlatar belakang peristiwa pada abad 19 di wilayah Asia. Film ini menyorot gambaran imperialisme dan kolonialisme yang mengubah kehidupan manusia.
Dalam film ini, Johnny Depp menjadi sosok yang berbeda. Aktor 57 tahun ini memerankan tokoh Colonel Joll, seorang polisi kejam yang bertugas menyelesaikan pemberontakan dengan cara-cara keras. Dalam menjalankan tugasnya, Joll tak segan menggunakan penyiksaan.
Dalam menjalankan tugasnya, Colonel Joll ditemani Officer Mandel yang diperankan Robert Pattinson.
Secara garis besar Waiting for the Barbarians menceritakan kisah saat seorang hakim yang bekerja di pos terdepan mulai mempertanyakan kesetiaannya ke penguasa.
Hakim itu mempertanyakan kesetiaannya sejak para petugas keamanan negara yang dipimpin Colonel Joll datang.
Di wilayah yang tidak disebutkan namanya, dengan karakteristik geografis seperti Asia dan Timur Tengah, seorang hakim pemerintah kolonial, Magistrate (Mark Rylance) bertugas mengawasi penduduk lokal multietnis.
Baca Juga: Salah Satu Pasien Positif COVID-19 Desa Pakembinangun Sleman Adalah Pemudik
Semula, hakim itu tidak kesulitan menjalankan tugasnya. Sampai suatu hari pemerintah kolonial dari Eropa mengirim Kolonel Joll, petugas otoriter yang diperankan Johnny Depp.
Semula, kolonel Joll berpura-pura memiliki sikap rendah hati dan mengesankan hingga mau bekerja sama dengan si hakim.
Namun, sebagai komandan pasukan rezim kolonial, Kolonel Joll kemudian melakukan serangkaian interogasi yang disertai dengan penyiksaan.
Hal ini mendorong si hakim mulai tidak simpati dengan Kolonel Joll.
Sekalipun hakim memprotes tindakan kejam itu dengan alasan tidak ada potensi pemberontakan, Kolonel Joll bersikukuh terus menahan dan menyiksa banyak penduduk lokal yang tidak bersalah.
Ia beralasan, mendengar info ada gangguan di perbatasan. Belakangan, petugas junior bawahan Kolonel Joll ikut terlibat melakukan serangkaian tindakan kejam.
Waiting for the Barbarians tayang di Mola TV sejak 7 Agustus 2020. Selain itu, Mola TV juga akan menayangkan film The Iron Mask medio September 2020, dan Professor and The Mad Man yang dilakoni Mel Gibson dan Sean Penn pada Oktober 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
Wisatawan Asing Mundur, Saatnya Fokus Domestik! Pakar Minta Pemerintah Ubah Strategi Pariwisata
-
Warisan Leluhur di Tangan Anak Muda: Bagaimana Bantul Bangkitkan Pariwisata Budaya?
-
Bupati Sleman Janji Bonus Atlet Porda 2025 Lebih Besar dari Tahun Lalu
-
Dari Sampah Berubah Berkah: Hotel Tentrem Jogja Sulap Limbah Organik jadi Pupuk Cair
-
Danais DIY Triliunan Sia-Sia? Aliansi Gerakan Nasional Minta UU Keistimewaan Dihapus, Ini Alasannya