SuaraJogja.id - Hingga saat ini tiga partai, yakni PAN, Demokrat, dan PBB, belum menentukan sikap dalam Pilkada Bantul 2020. Meski begitu, kedua pasangan calon peserta Pilkada Bantul, Suharsono-Totok Sudarto (Noto) dan Abdul Halim Muslih -Joko Purnomo, sudah saling mengklaim telah mendapatkan dukungan dari ketiga partai tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD PAN Bantul Damba Aktivis menuturkan, meski belum memutuskan sikap dalam Pilkada Bantul tahun ini, PAN akan tetap memilih untuk tidak abstain.
Menurutnya, keputusan itu tidak bisa dilakukan oleh pengurus partai di kabupaten saja, tapi di wilayah dan DPP juga.
"Tidak bisa kita putuskan sendiri, tapi intinya untuk Pilkada tahun ini PAN tidak akan abstain," ujar Damba kepada awak media, Kamis (13/8/2020).
Perlu diketahui bahwa pada pilkada periode lalu, PAN Bantul menyatakan abstain dengan tak memilih mengusung atau mendukung pasangan cabup-cawabup.
Namun dengan perolehan lima kursi legislatif, pihaknya masih optimis PAN berkapasitas untuk menyumbang suara yang signifikan pada paslon yang akan didukung tahun ini.
Damba mengatakan, sebenarnya dari awal PAN ingin berada di poros tengah. Namun hal tersebut terkendala oleh partai lain yang ternyata belum sepemahaman. Kendati begitu, pihaknya tidak menutup kemungkinan sekecil apapun terkait munculnya poros tengah.
"Kalau memang tidak ada poros tengah, ya nanti kita tetap akan memilih satu pihak itu walaupun memang sulit untuk menjadi pengusung," ungkapnya.
Diketahui saat ini, poros tengah masih membutuhkan satu kursi lagi jika memang akan berencana untuk muncul ke permukaan.
Baca Juga: Saling Dukung di Pilkada 2020, Koalisi Gerindra-PDIP hingga Pilpres 2024?
Menurut Damba, sejauh ini semua partai yang sudah menentukan pasangan calon di Bantul ini belum semua mengeluarkan SK Rekomendasi resmi.
"Mungkin ini akan menarik perhatian jika calon di poros tengah juga tidak kalah bagus menarik di mata masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Nur Rakhmat Juli menuturkan, pihaknya juga belum menentunkan sikap hingga saat ini. Pihaknya masih bersikukuh untuk menunggu perkembangan dan dinamika politik yang akan berkembang di Bantul.
"Dinamis saja jalan masih panjang, komunikasi masing-masing paslon dengan kami tetap terus jalan. Intinya di politik itu serba mungkin yang kelihatan cetho, tapi juga bisa masih mungkin ada hal yang tidak terpikirkan," kata Rakhmat.
Ditambahkan Rakhmat, meski komunikasi terus terjalin, pihaknya menyebut, ada satu kubu yang melakukan komunikasi melalui tim suksesnya saja, sedangkan kubu yang lain berkomunikasi langsung dengan paslon yang bersangkutan. Namun, Rakhmat masih enggan untuk menyebutkan kubu mana saja itu.
Jika berkaca pada pilpres, maka penentuan wapres dilakukan pada detik-detik akhir. Menurut Rakhmat, hal itu juga tidak akan berbeda jauh dengan konstelasi politik yang ada di Bantul.
Berita Terkait
-
Saling Dukung di Pilkada 2020, Koalisi Gerindra-PDIP hingga Pilpres 2024?
-
Ketua Bawaslu: APD Sangat Penting untuk Penyelenggara Pilkada 2020
-
PDIP Usung 8 Petahana di Pilkada 12 Daerah di Sulsel
-
Demokrat dan PPP Resmi Koalisi di 23 Daerah Pilkada 2020
-
Bareng Demokrat di 23 Daerah, PPP Belum Beri Keputusan untuk Pilkada Medan
Terpopuler
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
- Setelah Pelatih Giliran Suporter FC Twente Usir Mees Hilgers: Pemain Malas
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Di Bursa Capres 2029: Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 42 Persen, Ungguli Prabowo
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Akademisi: Kewenangan Besar Tanpa Pengawasan Bisa Jadi Bumerang
-
Tragedi Drag Race Jadi Alarm, IMI Sebut Tak Semua Daerah Punya Venue Layak
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Janji 19 Juta Lapangan Kerja Prabowo Ditagih, Pemerintah Diminta Berhenti Berkilah
-
Tinggal di Rumah Bambu Tanpa TV, Janda di Jogja Ini Syok Dicap Masuk Kategori Orang Kaya Desil 10