SuaraJogja.id - Ratusan warga Kalurahan Nglegi, Kapanewon Patuk Gunungkidul melakukan aksi demonstrasi di kantor lurah setempat, Kamis (13/08/2020) pagi. Mereka menuntut mundur dua pamong desa karena telah mencatut ribuan KTP warga Nglegi untuk mendukung calon bupati.
Mereka melakukan aksi demonstrasi karena dua pamong tersebut telah 'menjual' KTP mereka kepada dua pasangan calon independen yang kini lolos verifikasi dukungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul yang berniat maju dalam Pilkada 2020 nanti.
Koordinator aksi, Amri Nugroho mengatakan, warga di sembilan padukuhan di Kalurahan Nglegi merasa dikhianati oleh dua orang pamong kalurahan tersebut. Setidaknya, 2.000 warga yang memiliki EKTP dicatut oleh ulu-ulu mereka, Sudiyono dan Dukuh Gedoro, Wartono untuk disetorkan ke masing-calon independen sebagai persyaratan dukungan ke KPU.
"Kami kaget kok data pendukung dari Nglegi terbanyak nomor dua di Gunungkidul. Itu pas verifikasi fakfual kemarin," kata Amri di sela aksi, Kamis (13/8/2020).
Baca Juga: Orang Tua Positif Covid-19, Calon Pengantin Gunungkidul Langsung Batal Akad
Warga kaget ketika petugas verifikasi faktual datang ke rumah mereka. Warga heran didatangi petugas dari KPU untuk memverifikasi terhadap dukungan mereka kepada calon pasangan independen. Apalagi, karena mereka tidak merasa memberikan dukungan kepada salah satu calon independen.
Karena merasa curiga, wargapun melakukan penelusuran sederhana untuk mencari siapa yang telah menyerahkan fotokopi KTP sebagai dukungan tersebut. Dari penelusuran tersebut mengerucut terhadap pamong kalurahan, Sudiyono dan Wartono.
Dalam penelusuran mereka, setidaknya ada sebanyak 2.500 warga yang memiliki E-KTP di Kalurahan Nglegi yang didaftarkan untuk mendukung calon independen. Setelah data tersebut dilihat oleh masyarakat, ternyata data PNS, Polri, TNI bahkan warga yang telah meninggal dunia dicatut namanya.
Setelah itu, warga lantas mengadukan persoalan tersebut kepada Lurah dan meminta agar mundur dari jabatan mereka. Bahkan antara kedua belah pihak sudah berkali-kali melakukan mediasi tetapi keduanya tidak mengakui aksi jual KTP tersebut.
"Mereka juga bersikukuh untuk tidak mau mundur dari jabatannya. Ya jadi kami demo di sini," imbuhnya.
Baca Juga: Nekat Jadi Pemakai dan Pengedar Sabu-Sabu, Pasutri Asal Gunungkidul Diciduk
Sementara itu, Lurah Nglegi, Wasdiyanto mengatakan, kendati keduanya dituntut untuk mundur namun enggan untuk memutuskan pengunduran diri dari dua stafnya. Ia akan melakukan mekanisme dari pemerintah kabupaten. Ia mengaku tidak bisa memutuskan tetapi akan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Berita Terkait
-
Kecam Pembubaran Paksa Aksi Piknik Melawan, KontraS: Ada Tindakan Berlebihan Oleh Polri
-
Tuntut Penyelesaian Konflik Tambang Muara Kate, Kantor Gubernur Kaltim Digeruduk
-
Ungkap Demo Bayaran Desak Hasto Segera Divonis, Pengacara Sebut Pesanan Mantan Penguasa: Jokowi?
-
Dongkol Anak Buah Bubarkan Demonstran Tolak UU TNI di DPR, Pramono Habis-habisan Marahi Satpol PP
-
Satpol PP Beberkan Alasan Bubarkan Aksi Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Sama-sama Bermesin 250 cc, XMAX Kalah Murah: Intip Pesona Motor Sporty Yamaha Terbaru
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan