AMSI Gelar Kongres Ke-dua, Menkeu Sri Mulyadi Bakal Jadi Pembicara Kunci

SuaraJogja.id - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bakal menggelar Kongres Ke-dua pada 22-23 Agustus 2020. Acara ini bakal dihadiri semua media anggota dari 21 provinsi di seluruh Indonesia.

Adapun kongres ke-dua merupakan forum tertinggi dari AMSI yang telah berusia tiga tahun. Ini merupakan amanat dari anggaran dasar organisasi, sekaligus membahas berbagai persoalan, termasuk suksesi kepemimpinan.

Sedianya, kongres digelar di Surabaya, Jawa Timur, sesuai keputusan rapat pengurus tahun 2019. Namun, gara-gara pandemi covid-19, kongres diputuskan digelar secara virtual tetapi tanpa mengurangi kolektivitas organisasi.

Acara pembukaan kongres ini rencananya dihadiri sejumlah tamu undangan dari kalangan tokoh pers, industri media, dan umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan menjadi keynote speaker.

Baca Juga: Sri Mulyani Akui Infrastruktur RI Masih Jauh Tertinggal dari Negara Lain

Selama tiga tahun ini, AMSI sudah membentuk kepengurusan di 21 provinsi dari Aceh hingga Papua dan telah pula secara resmi menjadi konstituen Dewan Pers (DP).

Berkolaborasi dengan konstituen Dewan Pers yang lain, AMSI ikut membahas dan menyusun kerangka dasar media sustainability di Indonesia demi terciptanya industri pers yang sehat dan industri digital yang fair.

Berkolaborasi dengan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), AMSI ikut menginisiasi Cek Fakta demi mengklarifikasi hoaks yang marak di ranah digital.

Langkah yang diikuti media anggota AMSI ini, diharapkan membantu upaya menyehatan dunia digital dari sampah hoaks yang beredar, dan menyuguhkan informasi yang terverifikasi kepada khayalak ramai.

Ketua AMSI Wens Manggut mengungkapkan dunia digital Indonesia masih tergolong baru, begitu pula industri media siber.

Baca Juga: Diduga Dibunuh, AMSI Desak Polisi Usut Penyebab Kematian Demas Laira

Oleh karena itu, diperlukan literasi untuk para pengelola media, pelaku bisnis, serta publik, di tengah maraknya penyedia konten. Selain itu, diperlukan regulasi yang menjadi aturan main di satu sisi, tetapi tidak menghambat perkembangan industri media siber di sisi yang lain.