Scroll untuk membaca artikel
Rendy Adrikni Sadikin
Sabtu, 22 Agustus 2020 | 13:41 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi keynote speaker dalam Kongres Ke-dua AMSI.

Dia melanjutkan mesin yang memasok iklan dari platform adalah mesin yang "tidak punya hati", di mana iklan bisa masuk ke konten hatespeech, hoax, dan miss informasi.

“Oleh karena itu, AMSI, bersama tim media sustainability yang diinisiasi Dewan Pers, sudah dan sedang membahas masalah ini dengan para brand, terutama agar produk mereka tidak jatuh pada konten sampah. Brand yang sehat seharusnya tampil di konten yang sehat,” kata Wens.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun juga menyorot banyaknya tantangan yang dihadapi oleh media saat ini. Oleh karena itu, Dewan Pers membentuk Satgas Media Sustainability.

Dewan Pers, menurut Hendry, telah mengajukan sejumlah insentif kepada pemerintah untuk menjamin keberlanjutan industri media.

Baca Juga: RR 'Kepret' Sri Mulyani Lagi, Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Resesi

Dalam kondisi penuh tantangan tersebut, Hendry mengingatkan AMSI untuk tidak hanya mengejar sisi bisnis semata lewat pemberitaan yang clickbait, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

“Secara ekonomi harus jalan, tapi secara etis harus tidak melanggar,” ujar Hendry.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perkembangan ekonomi saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Negara, menurutnya, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga roda perekonomian tidak berhenti, mulai dari menggelontorkan anggaran hingga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bisa membantu pemulihan kondisi perekonomian.

Media, sambungnya, harus turut membantu upaya pemerintah tersebut. Terkait dengan sustainability media baik konvensional maupun digital, Sri Mulyani menekankan sejumlah hal.

Baca Juga: AMSI Gelar Kongres Ke-dua, Menkeu Sri Mulyadi Bakal Jadi Pembicara Kunci

Pertama, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah usulan yang masuk melalui Dewan Pers, antara lain untuk PPn kertas, ditetapkan ditanggung pemerintah mulai Agustus. Pajak penghasilan (PPh) juga sudah diturunkan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, PP sedang dalam proses penyelesaian.

Load More