SuaraJogja.id - Berbeda dari Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang melarang perkuliahan luring atau tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X justru mempersilahkan kampus-kampus untuk memulai kuliah tatap muka.
Namun, Sultan memberikan sejumlah persyaratan kepada kampus yang bersikeras membuka perkuliahan tatap muka.
"Ya silahkan saja [kampus dibuka], tapi kita minta supaya data-data mahasiswa masuk jogja pass," ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (14/09/2020).
Dengan masuk di Jogja Pass yang merupakan platform untuk Self Screening COVID-19 sekaligus Identitas Digital bagi masyarakat di DIY ini, maka Gugus Tugas bisa melakukan penelusuran jika sewaktu-waktu ditemukan mahasiswa atau civitas akademika lain yang positif COVID-19.
Baca Juga: Mensos Apresiasi Lurah di DIY yang Serahkan Kembali Tanah Milik Kemensos
Apalagi yang berkuliah di DIY tidak hanya warga lokal namun dari berbagai daerah, termasuk mahasiwa dari zona-zona merah dan hitam COVID-19.
"Seperti halnya pariwisata, yang kuliah kan bukan hanya orang Jogja. Bisa orang Jakarta, bisa Surabaya, bisa manapun. Begitu masuk terus [terpapar] COVID-19, kalau datanya tidak punya kan, gimana kita akan tracing. Yang penting kita bisa tracing," ungkapnya.
Sultan menambahkan, Pemda DIY tidak bisa hanya mengutamakan masalah kesehatan dalam penanganan COVID-19.
Tetapi juga mempertimbangkan perekonomian warga, termasuk dunia pendidikan yang perlu dipikirkan. Karenanya perlu ada keseimbangan dalam menghadapi pandemi ini dari sisi kesehatan maupun perekonomian.
Sebab bila hanya fokus pada kesehatan, maka perekonomian warga DIY bisa semakun terpuruk. Warga pun akan kesulitan untuk bisa sehat bila perekonomian mereka tak jalan.
Baca Juga: Klaster Kantor Mengacam, BPBD DIY Minta Protokol Layanan Publik Diperketat
"Kita tidak bisa menafikan yang lain, kesehatan [jalan] tapi ekonomi macet. Atau ekonomi kita tumbuhkan tapi tidak taat protokol [kesehatan] . Kalau sakit kan juga tidak bisa berproduksi. Jadi kan bagaimana kita bisa mengatur antara pertumbuhan [ekonomi] dan menjaga protokol [kesehatan] jadi jalan tengah. Ini jadi sesuatu yang sangat penting, silahkan ekonomi tumbuh tapi protokol [kesehatan] diterapkan dengan baik," bebernya.
Berita Terkait
-
Kampus Muhammadiyah Dilarang 'Obral' Gelar Profesor Kehormatan, Abdul Mu'ti Ungkap Alasannya
-
Benarkah Muhammadiyah Pelopor Modernisasi Halal Bihalal di Indonesia? Ini Faktanya
-
Adab Sambut Salat Idul Fitri, Berhias hingga Pakai Wangi-wangian
-
Promo Alfamart Spesial Idulfitri, Dapatkan Minyak Goreng dengan Harga Murah
-
Temui Pramono, Petinggi Muhammadiyah Curhat Mau Bangun Kampus Baru di Jakbar
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
Pilihan
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
Terkini
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan
-
Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin
-
PNS Sleman Disekap, Foto Terikat Dikirim ke Anak: Pelaku Minta Tebusan Puluhan Juta
-
Tendangan Maut Ibu Tiri: Balita di Sleman Alami Pembusukan Perut, Polisi Ungkap Motifnya yang Bikin Geram
-
Ribuan Umat Padati Gereja, Gegana DIY Turun Tangan Amankan Paskah di Jogja