Pakar Hukum Tata Negara UII: Pilkada 2020 Harus Ditunda

Kedua, penanganan pandemi ini membutuhkan banyak anggaran. Pelaksanaan pilkada sudah bisa dipastikan menghabiskan triliunan rupiah. Maka, alangkah bijaknya kalau anggaran penyelenggaraan pilkada dialihkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

Ketiga, penundaan pelaksanaan pilkada tidak akan mengganggu pelayanan publik di pemerintahan daerah. Hal ini karena di daerah yang sudah berakhir masa jabatan kepala daerahnya, penjabat kepala daerah sudah ditunjuk, sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap berjalan.

Keempat, banyak penyelenggara dan peserta pilkada yang sudah positif terkena COVID-19, mulai dari yang memiliki jabatan Ketua KPU Pusat, KPU Daerah, tim coklit, dan beberapa peserta pilkada.

"Tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah walau kita semua tentu tidak mengharapkan. Pilihan untuk menunda pilkada akan lebih baik dan fair bagi seluruh peserta," tuturnya. Selain itu, tidak lagi muncul kekhawatiran bahwa penyelenggara pilkada akan ikut terinfeksi COVID-19.

Baca Juga: Ramai Desakan Pilkada 2020 Ditunda, Begini Kata Gubernur Kalbar

Kelima, tidak ada jaminan protokol kesehatan akan dijalankan dengan ketat meskipun komitmen ini sudah ditegaskan oleh Pemerintah, DPR, dan KPU/D.

"Pelaksanaan pilkada sangat potensial menghadirkan massa, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Dengan demikian, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang belum terkendali sangat potensial memunculkan klaster baru yang membahayakan jiwa dan nyawa rakyat," imbuh Anang lagi.

Terpisah, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, Kabupaten Sleman sudah siap menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman. Seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Sleman 2020 sudah bergerak.

"Penyelenggara, KPU dan Bawaslu sudah siap tinggal jalan, tidak diundur," kata dia kepada wartawan.

Terkait dengan kemungkinan penularan COVID-19 saat pilkada, Sri Purnomo menyebutkan, protokol kesehatan berjalan ketat. Pihaknya juga akan memberikan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran. Menurut dia, adanya pandemi COVID-19 justru akan membuat semua pihak melangkah dengan hati-hati. Dengan begitu, Pilkada Sleman juga akan tetap berlangsung dan tidak menambah klaster penularan COVID-19.

Baca Juga: Pilkada Tetap Lanjut, Ganjar: Kalau Ada Kerumunan, Izinkan Kami Melarang

Kontributor : Uli Febriarni