SuaraJogja.id - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang digelar di Surabaya dibubarkan massa, Senin (28/9/2020).
Analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai pembubaran acara deklarasi tersebut merupakan tindakan tepat, mengingat adanya kekhawatiran melanggar protokol kesehatan Covid-19.
"Saya nilai penolakan barangkali yang ngumpul-ngumpul tak bisa protokol kesehatan," kata Jerry kepada Suara.com, Selasa (29/9/2020).
Dalam konteks kebebasan berpendapat, menurut Jerry, selama tujuannya positif, sebenarnya tak masalah.
Baca Juga: Hari Pariwisata Sedunia, Bantul Gelar Sendratari di Alam Terbuka
Acara silaturahmi dan deklarasi KAMI di Gedung Juang 45, Jalan Mayjen Sungkono, dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo. Gatot merupakan salah satu deklarator KAMI di Jakarta. Acara tersebut dihentikan polisi karena dinilai tidak mengantongi izin berkumpul, apalagi diselenggarakan di tengah pandemi.
Menurut Jerry, "Kalau hanya bertemu dengan warga dan tak ada aksi anarkis itu sah-sah saja. Tapi memang Gatot menjadi kontroversial bagi sebagian kalangan."
Tetapi karena sekarang sedang ada pandemi, acara deklarasi tersebut mestinya dipikirkan lagi.
"Barangkali bisa jika sesuai protokol kesehatan. Bagi saya dipending dulu apalagi Surabaya atau Jatim masuk zona merah Covid-19," terangnya.
Sejak kelahirannya, 18 Agustus 2010 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, bagi sejumlah kalangan, gerakan KAMI dianggap berbahaya.
Baca Juga: Rekor, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bantul Capai 32 Orang
"Kalau saya positive thinking saja. Tapi jangan ada asas manfaat dan mencari keuntungan politik," katanya.
Lebih jauh, Jerry mengatakan terlepas dari kekurangan, sejauh ini Gatot masih pada jalur yang benar.
"Bagaimanapun terlepas dari kekurangan, saya lihat secara imparsial, Jenderal Gatot juga pernah menjadi Panglima TNI atau orang penting di negeri ini punya jasa-jasa. Jadi perlu dihargai juga. Selagi masih pada jalur dan rel yang benar, bagi saya tak masalah. Beda kalau melanggar aturan, maka tak bisa ditolerir," kata Jerry.
Di Surabaya, Gatot menuding aksi penolakan terhadap acara silaturahmi dan deklarasi KAMI yang dilakukan sejumlah orang dinilai politis.
“Jadi, keberadaan KAMI ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya, ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo. Mungkin ayahnya baru saja di-PHK, dan memerlukan uang untuk keluarganya,” kata Gatot kepada wartawan di Masjid As-salam Puri Mas Surabaya.
“Saya mengimbau kepada rekan-rekan KAMI, bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana karena kehadiran KAMI akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran ya diterima,” Gatot menambahkan.
Gatot melanjutkan kondisi ekonomi anggota KAMI Jawa Timur lebih baik dari para massa yang demonstrasi. Pendukung KAMI Jawa Timur, kata dia, mengeluarkan biaya sendiri untuk datang ke Gedung Juang 45.
"Itu kan beda, kalau KAMI ke sana keluar (ongkos) bensin dan sebagainya. Kondisinya lebih baik. Maka, semua saya ajak berdoa agar semua yang demo di Jabalnur dan Gedung Juang 45, kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekadarnya untuk keluarganya," kata dia.
Presidium KAMI pusat Rochmat Wahab menyatakan koalisi tidak pernah berniat untuk menjadi musuh pemerintah. “Kita punya hak berkumpul dan berdiskusi. Saya yakin ini bukan akhir. Gerakan kita gerakan moral dan lahir dari orang-orang yang berintegritas,” katanya.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya menyelenggarakan aksi bersama menolak acara KAMI. Mereka mendukung kepolisian membubarkan acara tersebut.
"Lebih baik monggo bareng-bareng melawan Covid-19. Kalau mau nyapres nanti 2024, itupun kalau ada partai yang mau mengusung dan rakyat mendukung. Sabar jenderal, Jatim dan Surabaya tidak mudah untuk diprovokasi politik," kata Ketua Jaringan Masyarakat Melek Politik Kota Surabaya Ismail Busro.
Ketua Forum Komunikasi Kyai Kampung Indonesia Gus Maftuh meyakini gerakan KAMI adalah gerakan yang kental dengan nuansa politik. "Mereka hanya ingin mencari panggung, gerakan yang sakit hati atau tidak puas atas kekalahan pilpres 2019 kemarin," katanya.
Berita Terkait
-
Kejagung Buka Peluang Periksa Sosok R, Oknum Pejabat PN Surabaya di Kasus Ronald Tannur
-
3 Hakim Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Diperiksa Kembali, Ada Apa?
-
Manfaatkan Sistem Informasi Geospasial, Pemkot Surabaya Raih Predikat Emas dari BIG
-
Drama Rp 3,5 Miliar Demi Anak, Meirizka Widjaja Ditetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Ronald Tannur
-
Penahanan 3 Hakim Perkara Ronald Tannur Dipindah dari Surabaya ke Jakarta, Ada Apa?
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Harga Emas Antam Hari Ini Terpeleset Jatuh Rp30.000, Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Meski Diupayakan, Menhub Tak Jamin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru
-
Derbi Keturunan! Julian Oerip Cetak Gol Saat AZ Bantai Samuel Silalahi di UEFA Youth League
-
Tersangka Kasus Judol Bisa Kerja Padahal Tak Lulus Seleksi, SOP Komdigi Kini Diusut Polisi
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
Terkini
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi
-
DLH Wacanakan Buang Sampah Berbayar di Kota Jogja, Caranya Bagaimana?
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab