Negara-negara OKI Sebut Indonesia Berhasil Tanggulangi Kemiskinan

Pemerintah menyusun strategi percepatan penanganan kemiskinan, diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan berbagai bantuan sosial, angka kemiskinan sempat menurun hingga menyentuh level 9,22 persen, menurut hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), September 2019.

Langkah-langkah Kemensos ini terekam dalam riset yang dilakukan oleh tim peneliti COMCEC. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan negara anggota OKI yang tergabung dalam PAWG membahas laporan penelitian berjudul “Urban Poverty in Islamic Countries", yang disiapkan Prof Semih TÜMEN sebagai konsultan untuk COMCEC.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ministry of Family, Labour, and Social Services Turkey, Ahmad Hafiz Abdul Aziz, (Financial Sector Specialist) dan Kenneth SIMLER (Senior Economist) World Bank Group Global Knowledge and Research Hub in Malaysia.

Di sesi pembahasan kebijakan telah dihasilkan sejumlah rekomendasi, yaitu pertama, mengembangkan strategi perencanaan kota yang komprehensif dan efektif, terutama yang fokus pada pengelolaan permukiman kumuh yang lebih baik, untuk mencegah pertumbuhan permukiman kumuh yang tidak terkendali dan pembentukan permukiman kumuh baru, dan meningkatkan akses penduduk kumuh ke layanan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan melalui investasi strategis.

Baca Juga: Anggaran Kemensos 2021 Ditujukan bagi Berbagai Upaya Perlindungan Sosial

Kedua, merancang kebijakan pasar tenaga kerja lokal yang efektif, yang akan membantu mengatasi masalah informalitas dan menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Ketiga, mengaktifkan alat keuangan sosial Islam dan secara sistematis mengintegrasikannya ke dalam kotak alat kebijakan kemiskinan perkotaan umum.

Keempat, meningkatkan kapasitas tata kelola kota dan memperkuat ketahanan terhadap guncangan, misalnya pandemi Covid-19. Kelima, mengkonseptualisasikan kemiskinan perkotaan dan mengembangkan/ meningkatkan pengumpulan data dan praktik pengukuran untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis bukti.