SuaraJogja.id - Pada Senin (5/10/2020) kemarin, DPR menggelar sidang paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Rapat paripurna tersebut mendadak ramai karena wakil dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang hendak menginterupsi, ditolak oleh Aziz Syamsuddin selaku pimpinan sidang, hingga kemudian mikrofonnya dimatikan paksa.
Akun Twitter @adityaeryy pada Senin pukul 19.37 WIB mengunggah potongan video yang memperlihatkan momen ketika mikrofon Benny K Harman dimatikan karena ia dirasa menganggu jalannya sidang paripurna.
Pemilik akun Twitter @adityaeryy menuliskan, "Anggota Dewan yang kontra terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja aja di mute micnya, apalagi rakyat biasa, di kick dari room kali yaa".
Video unggahan berdurasi 2 menit 18 detik tersebut telah ditonton sebanyak 2,6 juta kali,. Video ini juga telah mendapatkan 13,2 ribu suka, 7 ribu retweet, dan 2,2 ribu tweet kutipan.
Azis Syamsuddin, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan kali ini didapuk menjadi pimpinan sidang paripurna, pada awal potongan video unggahan akun @adityaeryy terlihat sudah mengetuk palu, yang berarti telah dibuat putusan dalam sidang tersebut.
Setelah adanya ketuk palu dari pimpinan sidang, Benny pun menginterupsi, meminta kesempatan bagi fraksi-fraksi yang hadir untuk menyampaikan pendapatnya.
"Pak ketua, interupsi Pak Ketua. Pak Ketua interupsi, ini Pak ini sebelum sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan," ujar wakil Fraksi Demokrat tersebut.
TONTON VIDEONYA DI SINI.
Namun, Azis Syamsuddin menolak adanya interupsi di tengah jalannya sidang paripurna.
Baca Juga: Protes Pendidikan Dijadikan Bisnis, Taman Siswa Siap Gugat UU Cipta Kerja
"Sebentar Pak Benny, saya tadi sudah berikan kepada Fraksi Demokrat tempat. Nanti Pak Benny setelah ada... Saya sudah berikan kesempatan Pak Benny," ujar Azis Syamsuddin.
Terjadi perdebatan antara keduanya, dan Benny K Harman tetap bersikukuh untuk meminta interupsi di tengah-tengah jalannya sidang meskipun pimpinan mengatakan untuk interupsi nanti saja setelah adanya pandangan dari pemerintah.
"Ketua tadi sudah ambil keputusan, setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan... " ujar Benny.
"Makanya, nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kesempatan pada Pak Benny," jawab Azis.
Pimpinan kemudian tetap mempersilakan pihak pemerintah untuk memberikan pandangannya.
Sang Wakil Ketua DPR RI bahkan mengancam Benny K Harman untuk dikeluarkan dari ruang sidang jika ia tidak mengikuti aturan mekanisme persidangan.
Berita Terkait
-
Protes Pendidikan Dijadikan Bisnis, Taman Siswa Siap Gugat UU Cipta Kerja
-
5 Poin di UU Cipta Kerja yang Merugikan Menurut Serikat Pekerja
-
Analis: Tidak Ada Gerakan Buruh Tanpa Kapitalisme
-
Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, Emas Antam Jadi Rp 1.017.000 per Gram
-
Dari Proses hingga Substansi, Pukat UGM Soroti 3 Masalah RUU Cipta Kerja
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Bantul Optimis Swasembada Beras 2025: Panen Melimpah Ruah, Stok Aman Hingga Akhir Tahun
-
Sampah Menggunung: Jogja Kembali 'Numpang' Piyungan, Kapan Mandiri?
-
Terjebak dalam Pekerjaan? Ini Alasan Fenomena 'Job Hugging' Marak di Indonesia
-
Revolusi Pilah Sampah di Yogyakarta Dimulai: Ribuan Ember Disebar, Ini Kata Wali Kota
-
Dua Bulan Berlalu, Kasus Makam Diplomat Diacak-acak 'Ngambang', JPW Desak Polisi Tindaklanjuti