SuaraJogja.id - Penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh sejumlah kepala daerah membuat heran mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Hal tersebut ia rasakan setelah ia mengaku makin memahami substansi inti dari UU yang dikecam masyrakat luas ini.
Melalui cuitannya pada Jumat (16/10/2020), Ferdinand mengungkapkan pendapat tersebut.
Diberitakan Hops.id -- jaringan Suara.com, secara tak langsung dari twit tersebut Ferdinand mengatakan bahwa kepala daerah yang menolak UU Ciptaker kemungkinan hanya cari muka di depan masyarakat.
Sebab, dengan berlagak simpati, kata Ferdinand, nilai elektoral mereka bakal melejit.
“Semakin memahami substansi inti dari UU Ciptaker, semakin saya heran dengan kepala daerah yang ikut-ikutan menolak UU ini,” tulisnya.
Menyertakan tanda seru, Ferdinand juga meminta para kepala darah itu untuk bersikap cerdas.
“Saya sarankan kepada para kepala daerah tersebut agar tidak mencari kepentingan elektoral dari kisruh akibat ketidakpahaman dan perlawanan oleh kepentingan pribadi. Cerdaslah!” lanjutnya.
Lebih jauh, Ferdinand Hutahaean menilai, UU Ciptaker membuat proses perizinan terkait usaha menjadi lebih mudah.
Baca Juga: Pimpinan DPR Cek Draf UU Cipta Kerja Secara Random, Susi 'Tepuk Jidat'
Dengan begitu, katanya, jika ada pihak tertentu—terutama kepala daerah—yang menolaknya, kemungkinan ada maksud terselubung.
“Pantas saja banyak yang melawan UU Ciptaker, rupanya banyak sumber penghasilan siluman di belantara perizinan yang diputus. Pantas juga ada kepala daerah yang coba-coba melawan karena perizinan tidak seperti dulu lagi. Wah, bisa banyak yang tidak BEP nih modal pilkadanya,” kicau Ferdinand.
“UU Ciptaker ini membuka mata kita semua mengapa Indonesia tidak kunjung sejahtera. Indonesia tidak maju karena jadi belantara kekuasan, menjadi rimba perizinan yang dihuni banyak hantu dan setan-setan kekuasaan. Saya tak heran mengapa jadi ada demo seperti itu, uang haram mengalir,” tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, penolakan secara tegas terhadap pengesahan UU Ciptaker diutarakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Keduanya juga meminta pengesahan tersebut ditangguhkan dengan mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berita Terkait
-
Pimpinan DPR Cek Draf UU Cipta Kerja Secara Random, Susi 'Tepuk Jidat'
-
Bawa Keranda Mayat, 'Dukun' hingga 'Mak Lampir' Ikut Buruh Geruduk Istana
-
Massa BEM SI Tak Bisa ke Istana Merdeka, Kini Orasi di Depan Kawat Berduri
-
PNS Banjarbaru Jadi Tersangka Sebar Hoaks Ricuh demo UU Cipta Kerja
-
Polrestro Jaksel Klaim Temukan Indikasi Pelajar Diimingi Imbalan Ikut Demo
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
Terkini
-
Warisan Leluhur di Tangan Anak Muda: Bagaimana Bantul Bangkitkan Pariwisata Budaya?
-
Bupati Sleman Janji Bonus Atlet Porda 2025 Lebih Besar dari Tahun Lalu
-
Dari Sampah Berubah Berkah: Hotel Tentrem Jogja Sulap Limbah Organik jadi Pupuk Cair
-
Danais DIY Triliunan Sia-Sia? Aliansi Gerakan Nasional Minta UU Keistimewaan Dihapus, Ini Alasannya
-
Diskominfo Sleman Gandeng Polisi Usut Peretasan CCTV Kronggahan Berunsur Provokatif