SuaraJogja.id - Penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh sejumlah kepala daerah membuat heran mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Hal tersebut ia rasakan setelah ia mengaku makin memahami substansi inti dari UU yang dikecam masyrakat luas ini.
Melalui cuitannya pada Jumat (16/10/2020), Ferdinand mengungkapkan pendapat tersebut.
Diberitakan Hops.id -- jaringan Suara.com, secara tak langsung dari twit tersebut Ferdinand mengatakan bahwa kepala daerah yang menolak UU Ciptaker kemungkinan hanya cari muka di depan masyarakat.
Sebab, dengan berlagak simpati, kata Ferdinand, nilai elektoral mereka bakal melejit.
“Semakin memahami substansi inti dari UU Ciptaker, semakin saya heran dengan kepala daerah yang ikut-ikutan menolak UU ini,” tulisnya.
Menyertakan tanda seru, Ferdinand juga meminta para kepala darah itu untuk bersikap cerdas.
“Saya sarankan kepada para kepala daerah tersebut agar tidak mencari kepentingan elektoral dari kisruh akibat ketidakpahaman dan perlawanan oleh kepentingan pribadi. Cerdaslah!” lanjutnya.
Lebih jauh, Ferdinand Hutahaean menilai, UU Ciptaker membuat proses perizinan terkait usaha menjadi lebih mudah.
Baca Juga: Pimpinan DPR Cek Draf UU Cipta Kerja Secara Random, Susi 'Tepuk Jidat'
Dengan begitu, katanya, jika ada pihak tertentu—terutama kepala daerah—yang menolaknya, kemungkinan ada maksud terselubung.
“Pantas saja banyak yang melawan UU Ciptaker, rupanya banyak sumber penghasilan siluman di belantara perizinan yang diputus. Pantas juga ada kepala daerah yang coba-coba melawan karena perizinan tidak seperti dulu lagi. Wah, bisa banyak yang tidak BEP nih modal pilkadanya,” kicau Ferdinand.
“UU Ciptaker ini membuka mata kita semua mengapa Indonesia tidak kunjung sejahtera. Indonesia tidak maju karena jadi belantara kekuasan, menjadi rimba perizinan yang dihuni banyak hantu dan setan-setan kekuasaan. Saya tak heran mengapa jadi ada demo seperti itu, uang haram mengalir,” tambah dia.
Sebelumnya diberitakan, penolakan secara tegas terhadap pengesahan UU Ciptaker diutarakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Keduanya juga meminta pengesahan tersebut ditangguhkan dengan mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berita Terkait
-
Pimpinan DPR Cek Draf UU Cipta Kerja Secara Random, Susi 'Tepuk Jidat'
-
Bawa Keranda Mayat, 'Dukun' hingga 'Mak Lampir' Ikut Buruh Geruduk Istana
-
Massa BEM SI Tak Bisa ke Istana Merdeka, Kini Orasi di Depan Kawat Berduri
-
PNS Banjarbaru Jadi Tersangka Sebar Hoaks Ricuh demo UU Cipta Kerja
-
Polrestro Jaksel Klaim Temukan Indikasi Pelajar Diimingi Imbalan Ikut Demo
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Piala Paku Alam 2026 Bangkitkan Tradisi Pacuan Kuda dengan Balutan Karnaval dan Hiburan Keluarga
-
Fete de la Musique 2026 Digelar di Yogyakarta, 5 Musisi Lokal Meriahkan Kolaborasi Indonesia-Prancis
-
Gejayan Dikepung Massa, Tuntut Penurunan Harga BBM Hingga Tolak MBG dan UU TNI/Polri
-
Diguyur Hujan, Ratusan Mahasiswa dan Elemen Sipil Padati Gejayan Gelar Seruan Bersama
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Akan Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval