SuaraJogja.id - Polri akan mengamankan 270 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Penambahan jumlah personil dilakukan karena pilkada rawan konflik.
"Apalagi kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, berlaut, dan beberapa bersungai. Banyak daerah yang memiliki sejarah konflik maupun sedang berkonflik," ungkap Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono disela diskusi 'Makna Penting Wawasan Kebangsaan dalam Menumbuhkan Ketahanan Nasional' di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Sabtu (07/11/2020).
Penambahan personil juga dilakukan di sejumlah daerah yang rawan konflik seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Utara. Polri akan bekerjasama dengan TNI dalam pengamanan tersebut.
Pengawalan dilakukan karena pengumpulan massa saat kampanye dimungkinkan tetap terjadi meski di masa pandemi COVID-19 ini. Padahal kampanye di lapangan sudah dilarang.
"Marilah kita jadikan ini sebuah ruang untuk duduk bersama dengan menyelesaikan kemungkinan masalah dengan baik. Mari semuanya merasa gentle dan menjadi pendidikan bagi demokrasi terlepas dari siapapun pemenangnya. Tidak jadi masalah semisal yang kalah menghargai yang menang dan sebaliknya," paparnya.
Dalam diskusi tersebut Argo meminta semua pihak mempertahankan nilai-nilai kebangsaan agar tertanam dan tidak luntur di tengah kemajuan teknologi informasi. Hal ini penting agar anak-anak mempunyai nilai nasionalis yang tinggi.
Nasionalisme penting karena banyaknya video yang menyebar di media massa yang menunjukkan anak-anak tidak mengenal pahlawan nasional. Mereka lebih mengenal youtuber-youtuber.
“Inilah yang menjadi tantangan kita semua dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan di tengah pandemi Covid 19,” ungkapnya.
Sementara Kepala Kesbangpol DIY, Djoko Nuryanto, mengungkapkan sosialisasi mengenai Wawasan Kebangsaan sejak dini kepada masyarakat sangat dibutuhkan.
Baca Juga: Dukum IKM Daerah Hadapi Pandemi, Disperindag DIY Gelar Jogja Premium Export
"Wawasan kebangsaan diharapkan mempengaruhi perilaku kepada setiap warga negara dalam posisi apapun," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Bobby Kritik Sektor UMKM Belum Berbasis Digitalisasi, Begini Jawaban Akhyar
-
Ditanya soal Kesejahteraan di Medan, Akhyar-Salman Singgung Omnibus Law
-
Debat Pilkada Medan: Akhyar Ingin Wujudkan Medan Bahagia Warganya
-
Debat Pilkada Medan: Bobby Singgung Masalah Banjir hingga Korupsi
-
Sandiaga Uno Titip Program Ekonomi dan OK OCE ke Menantu Jokowi
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Estimasi Kuliah Kedokteran UGM 2026 Tembus Ratusan Juta, Setara Harga Mobil SUV?
-
Standar Global untuk BRImo, BRI Raih Sertifikasi ISO/IEC 25000
-
Babak Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman: Jejak Digital Seret Tersangka Baru
-
Ancaman BBM Naik Akibat Perang, Kurir Paket dan Ojol di Yogyakarta Kian Terhimpit
-
UGM-Bank Mandiri Taspen Lanjutkan Kemitraan, Siapkan Talenta Muda dan Literasi Pensiun