Pertama, Jokowi dianggap gagal memilih orang kredibel sebagai menteri yang seharusnya memiliki track record baik. Sebab ini bukan kasus pertama, sebab sebelumnya ada dua menteri Jokowi yang sudah ditangkap KPK atas pengembangan kasus.
Sebelumnya ada Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menpora Imam Nahrawi. Padahal, dalam rekam jejaknya, sudah menjadi isu umum kalau Idrus Marham dianggap punya kaitan dengan Setya Novanto dan Akil Mochtar.
Namun rekam jejak itu justru tak menghalangi Jokowi untuk merekrutnya sebagai seorang menteri.
“Sama seperti saat tidak menghalangi niat Jokowi untuk mengajak Setya Novanto sebagai mitra aliansi. Bahkan konon dia banyak mengerjakan kepentingan Jokowi. Ini makin terlihat kalau semangat antikorupsi Jokowi sangat lemah,” kata dia.
Baca Juga: Rocky Gerung soal Edhy Prabowo Dicokok KPK: Gerindra Akan Balas Dendam
Bukan cuma Jokowi, Refly menilai kasus sama juga terlihat pada sejumlah presiden sebelumnya, mulai dari SBY, Megawati, Gus Dur, dan Habibie. Semua dianggap bermasalah dengan pemberantasan korupsi.
“Mega misalnya soal isu BLBI, Indosat. Lalu Gus Dur soal isu Brunei gate, bulog gate. Kemudian Habibi, walau peralihan tapi banyak keuangan yang tak benar penggunaannya. Kalau Orde Baru kita enggak usah ulas lah, karena memang ditutup dengan baik. Orde Lama juga demikian,” katanya.
Atas hal ini, dia berani menyebut hingga kini belum ada presiden yang memiliki determinatif kuat dalam pemberantasan korupsi.
“Harusnya presiden memastikan track record ini ditelusuri, kan bisa meminta bantuan KPK dan PPATK, ini kebobolan nih soal Edhy Prabowo,” katanya lagi.
Faktor kedua, yang turut disoroti Refly soal menteri Gerindra yang ditangkap adalah karena komitmen pemberantasan korupsi yang buruk.
Baca Juga: OTT Menteri KKP, Rocky Gerung: Ada Big Fish Tertangkap karena Umpan Udang
Saat ini, negara seolah justru disibukkan dengan isu-isu seperti FPI, penurunan baliho, karangan bunga Pangdam Jaya.
Berita Terkait
-
Enaknya Jadi Setya Novanto: Korupsi Triliunan, Hukumannya Makin RIngan
-
Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Bisa Kena Pasal Korupsi
-
Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Depok Bisa Diperiksa dalam Kasus Korupsi
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
Refly Harun Bongkar Percakapannya dengan Prabowo Sebelum Pilpres: Ungkap Peran Jokowi
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY
-
Gunung Merapi Masih Luncuran Ratusan Lava, Simak Aktivitas Terkini Sepekan Terakhir