- Kementerian Kehutanan menyatakan rehabilitasi dampak banjir dan longsor Sumatra memerlukan waktu panjang hingga hasilnya optimal.
- Rehabilitasi harus menyesuaikan kondisi kerusakan lahan, diawali konservasi tanah dan air sebelum penanaman dilakukan.
- Pemulihan melibatkan banyak pihak, termasuk swasta dan luar negeri, serta koordinasi normalisasi sungai dengan Kementerian PUPR.
SuaraJogja.id - Kementerian Kehutanan menyatakan rehabilitasi kawasan terdampak banjir dan longsor di Sumatra tak bisa instan. Diperlukan waktu cukup panjang sebelum hasilnya bisa dirasakan secara optimal.
Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menuturkan bahwa pemulihan fungsi hutan dan daerah aliran sungai (DAS) tidak bisa dilakukan secara instan.
Hal itu akan bergantung pada tingkat kerusakan dan kondisi lahan di lapangan.
Dyah bilang langkah rehabilitasi harus diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi kerusakan. Tidak semua lahan bisa langsung ditanami sebab sebagian memerlukan penanganan konservasi tanah dan air.
"Kalau untuk rehabilitasi, satu, tadi tergantung dari kondisinya. Kondisi dari kerusakannya itu sendiri," kata Dyah saat ditemui di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (12/1/2025).
Disampaikan Dyah, pihaknya perlu melihat kondisi dan lokasi lahan terdampak. Hal itu berguna untuk kesesuaian penerapan teknik konservasi yang digunakan.
Langkah ini diperlukan untuk mencegah longsor susulan, terutama pada kondisi cuaca ekstrem.
"Harus dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah air tadi," ujarnya.
Selain kawasan darat, rehabilitasi juga dilakukan di wilayah sungai yang terdampak banjir. Penanganan tersebut melibatkan kementerian dan lembaga lain, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, untuk normalisasi sungai dan pengendalian banjir.
Baca Juga: UGM Gerak Cepat! 218 Mahasiswa Terdampak Bencana Banjir dan Longsor Dapat Bantuan Ini
"Kalau kita bicara di kawasan air, sungainya, itu dengan PU untuk pembersihan normalisasi sungainya," tandasnya.
Ia bilang, rehabilitasi hutan dan revegetasi tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Kementerian Kehutanan akan melibatkan berbagai pihak.
Termasuk sektor swasta dan kerja sama luar negeri. Hal ini guna mempercepat pemulihan kawasan terdampak di Sumatra.
Meski rehabilitasi akan dilakukan sesegera mungkin, Dyah menekankan bahwa hasil ekologisnya memerlukan waktu lama.
Tanaman membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mampu berfungsi optimal dalam menjaga kestabilan tanah dan penyerapan air.
"Ya butuh waktu agar tanaman itu bisa tumbuh besar. Tentu saja di atas lima tahun tetapi untuk rehabilitasinya kita usahakan untuk dilakukan cepat," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
BRI Perkuat Digitalisasi, Tebus Gadai di BRImo Dapat Cashback 10%
-
Tegaskan Indonesia Bukan Jalur Agresi, Pemerintah Didesak Tolak Akses Bebas Pesawat Militer AS
-
Jatah WFH ASN Jogja Hari Rabu, Pemda DIY Tak Mau Jumat: Biar Nggak Bablas Liburan!
-
Berani Lawan Arus, Komunitas Petani Punk Gunungkidul Siap Manfaatkan AI untuk Sokong Program MBG
-
Holding UMi Tancap Gas: 34,5 Juta Debitur Terjangkau, 1,4 Juta Nasabah Naik Kelas