Diperiksa KPK Soal Korupsi Stadion Mandala Krida, Edy: Semoga Berakhir Baik

SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2016-2017. Sejumlah saksi pun turut dipanggil dalam prosesnya.

Di antara nama-nama yang dipanggil sebagai saksi, Edy Wahyudi tidak luput di dalamnya. Edy dipanggil sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) 2016 dan PPK 2017 Pemda DIY dalam pembangunan Stadion Mandala Krida.

Pasalnya saat proyek tersebut berjalan, Edy masih menjabat sebagai Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY, sebelum akhirnya digeser pada kisaran tahun 2019 lalu.

Edy, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Khusus Disdikpora DIY, menyampaikan bahwa pemeriksaan kepada dirinya telah dilakukan di Jakarta, Senin (23/11/2020) lalu.

Baca Juga: Aksi Tunggal di Mandala Krida, Aktivis JCW Desak Kasus Korupsi Dituntaskan

"Kemarin itu saya ada undangan untuk dimintai keterangan. Intinya tentang tugas pokok fungsi pokok saya selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) waktu itu," ujar Edy saat dikonfirmasi awak media, Kamis (26/11/2020)

Edy enggan merinci terkait teknis pemeriksaan itu sendiri, mulai dari berapa lama maupun sejumlah pertanyaan lain yang diajukan.

Disampaikan Edy bahwa ia hanya menjelaskan hal-hal terkait ketugasannya saja. Edy juga memaparkan rentetan tugas PPK sepanjang pelaksanaan proyek stadion Mandala Krida Yogyakarta tersebut.

"Kemarin sampai terkait tupoksi juga ditanyakan dan saya sudah menjelaskan sedemikian rupa, istilahnya dengan penandatanganan berita acara yang disusun beliau-beliau itu," ungkapnya.

Edy mengklaim bahwa penjelasan itu sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya, setiap tahapan yang ditempuhnya saat itu juga sudah sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, Sultan Serahkan Penyelidikan ke KPK

"Penjelasannya ya selaku PPK sesuai perundang-undangan itu, ada pengadaan barang dan jasa. Ada juga menetapkan HPS [Harga Penetapan Sendiri], lalu tentang spesifikasi," paparnya.